BERITAIND.COM, BANDUNG – Setiap kali kita membeli tiket pesawat, yang terbayang mungkin hanya avtur dan pajak.
Padahal, ada satu komponen biaya yang diam-diam menyumbang porsi cukup besar, perawatan pesawat.
Kementerian Perhubungan mencatat, biaya maintenance saat ini menyumbang sekitar 16 persen hingga 20 persen dari total biaya operasional maskapai.
Bahkan pada 2025, porsi biaya MRO tercatat mencapai 20,14 persen, melonjak hampir tiga kali lipat dari 7,30 persen pada 2019.
Di balik angka itu, tersimpan persoalan yang lebih dalam, empat perusahaan MRO pelat merah berjalan sendiri-sendiri.
Sebagian justru terkatung-katung di ambang kolaps.
Sementara di sisi lain, Bandara Kertajati, dengan lahan 1.800 hektare dan landasan pacu 3.000 meter, telah mulai digarap menjadi pusat industri dirgantara nasional.
Praktisi menilai, pembentukan holding MRO BUMN dengan pusat di Kertajati bukan sekadar wacana, melainkan keniscayaan.
Danantara, dengan kewenangan baru yang diperluas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026, berada di posisi paling tepat untuk mewujudkannya.
Andi Rene Rohadian, praktisi rantai pasok, logistik, dan kargo udara yang juga Pengurus Ikatan Alumni NHI Bandung (IKA NHI) Bidang Legislasi, Luar Negeri dan Diaspora, menekankan pentingnya efisiensi biaya perawatan untuk menekan harga logistik antar pulau.
“Indonesia, dengan ribuan pulau, sangat bergantung pada penerbangan perintis,” katanya kepada beritaind.com, Rabu (1/7/26).
Tahun 2025, kata dia, Kementerian Perhubungan mengoperasikan 266 rute penumpang perintis dan 46 rute kargo perintis di 22 koordinator wilayah.
Subsidi penerbangan perintis mencapai Rp750 miliar, mencakup 44 rute kargo dan 264 rute penumpang.
“Penerbangan perintis mengangkut kebutuhan pokok dan hasil ekspor. Biaya perawatannya jangan sampai membebani rakyat,” tegas Andi.
Tanpa MRO yang efisien, subsidi membengkak dan harga pokok logistik ikut melambung.
Persoalan ini semakin kompleks jika melihat kondisi empat MRO BUMN saat ini.
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), anak usaha Garuda Indonesia Group, memang mencatatkan kinerja impresif di kuartal I-2026.
Laba berjalan melonjak 78,28 persen menjadi USD 6,76 juta (sekitar Rp107 miliar), dengan pendapatan mencapai USD 114,94 juta, naik 20,53 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Total ekuitas pun membaik ke USD 140,58 juta per 31 Maret 2026.
GMF bahkan berhasil merampungkan full overhaul perdana secara mandiri untuk mesin CFM56-5B milik Citilink dengan pendanaan dari Danantara.
Namun di balik gemerlap angka itu, GMF masih membawa defisit USD 512,87 juta yang direncanakan dihapus melalui kuasi reorganisasi.
Per 31 Januari 2026, total aset tercatat USD 831,96 juta dengan liabilitas USD 695,25 juta.
Masalah piutang tak tertagih dari maskapai dan tumpukan pesawat perawatan di Bandara Soekarno-Hatta masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Sementara itu, PT Merpati Maintenance Facility (MMF), anak usaha Merpati Nusantara Airlines yang dinyatakan pailit sejak 2014, nyaris tak berdaya.
Fasilitasnya di Surabaya menganggur. Meski demikian, sinyal positif mulai terlihat.
Dalam ajang IMROS 2026, GMF menandatangani nota kesepahaman dengan MMF untuk membangun sinergi yang lebih erat antar pelaku industri MRO nasional.
Langkah ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kolaborasi mulai tumbuh, meskipun masih perlu tindak lanjut yang lebih konkret.
Di Bandung, PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP), anak usaha PT Dirgantara Indonesia yang fokus pada perbaikan turbin gas, juga bergerak meski belum optimal. Dalam periode Februari 2025 sd Januari 2026, omzet impornya tercatat USD 39,13 juta dan ekspor USD 13,63 juta.
Pendapatan tahunan diperkirakan mencapai USD 72,9 juta pada 2026.
NTP memiliki spesialisasi di semua tahap perbaikan, overhaul, dan pengujian berbagai kategori mesin turbin gas pesawat dan industri—dari mesin turbo prop/shaft 480 SHP hingga mesin turbo jet/fan 23.500 LB thrust. Potensi pasar yang sesungguhnya masih jauh lebih besar dari capaian saat ini.
Berbeda dengan ketiganya, PT Indopelita Aircraft Services (IAS) , anak usaha Pelita Air, justru berada dalam kondisi keuangan yang relatif sehat karena fokus melayani induk usahanya dan Pertamina.
Namun sayang, IAS terkesan puas dengan pasar internal dan dinilai kurang agresif mengejar pendapatan dari luar grup.
Padahal, dengan kondisi keuangan yang sehat, IAS seharusnya bisa menjadi lokomotif bagi penguatan industri MRO nasional.
Di tengah karut-marut keempat MRO BUMN itu, Bandara Kertajati muncul sebagai secercah harapan.
Kertajati Aerospace Park seluas 84 hektare dirancang sebagai ekosistem industri dirgantara terpadu, mencakup fasilitas MRO untuk pesawat komersial dan pertahanan, engine and component workshop, kawasan manufaktur, serta pusat pelatihan dan riset.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, Kertajati disiapkan menjadi pusat MRO nasional.
Kementerian Pertahanan bahkan berencana menjadikan Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat C-130 Hercules untuk kawasan Asia.
GMF AeroAsia saat ini telah berproses memindahkan fasilitas MRO helikopter ke Kertajati.
Wisnu Aji Nugroho, mantan Komite Pemantau Risiko PT Len Industri yang juga pernah mendapatkan penugasan untuk mengampu Isu Strategis Optimalisasi Ekosistem Maskapai di Indonesia, mengungkapkan usulan penggabungan keempat MRO BUMN sebenarnya sudah disampaikan sejak 2020.
“Keuntungannya jelas. Efisiensi dari sisi biaya operasional, baik tenaga kerja maupun utilitas. GMF bisa fokus menangani pesawat jet, MMF untuk mesin konvensional, NTP untuk turbin, dan IAS yang sehat finansial bisa memimpin holding ini,” paparnya.
Wisnu juga menyoroti potensi besar jika Kertajati dijadikan pangkalannya.
“Parkiran pesawat yang penuh di Cengkareng, baik untuk perawatan oleh GMF maupun yang belum diambil karena piutang, bisa dialihkan ke Kertajati. Kertajati dapat pemasukan dari sewa lahan, maskapai diuntungkan karena biaya sewa di sana jauh lebih murah,” katanya.
Angin segar kini berembus. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 yang memperluas kewenangan Danantara.
Danantara kini berwenang membentuk holding investasi dan holding operasional, menyetujui penambahan dan pengurangan penyertaan modal, hingga memberikan persetujuan atas usulan hapus buku dan hapus tagih aset BUMN.
Wisnu yang juga Ketua Ikatan Alumni NHI Bandung Bidang 3, membawahi Divisi Riset, Isu Strategis dan Kajian, mengimbau Danantara segera mengambil langkah cepat, quick wins, di sektor ini.
“Danantara bisa langsung membentuk holding MRO BUMN. Ini solusi darurat. Dengan holding, biaya perawatan pesawat bisa ditekan. Ekosistem maskapai penerbangan akan bergeliat. Kertajati sebagai pusat MRO pun akan terisi. Ini efek domino yang luar biasa,” pungkasnya.
Sudah saatnya empat “bengkel” negara ini tak lagi berjalan sendiri.
Sudah saatnya Kertajati tak lagi sekadar bandara yang sepi.
Dan sudah saatnya rakyat menikmati tiket pesawat yang lebih terjangkau, logistik antar pulau yang lebih murah, dan industri penerbangan yang benar-benar sehat.
Danantara, kini saatnya bertindak.