BERITAIND.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, dewan menerima lebih dari 9.000 aduan masyarakat dalam setahun.
Ia pun menegaskan ruang partisipasi publik terhadap kinerja DPR kini semakin diperluas.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Khusus peringatan HUT ke-81 DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/26).
Puan memimpin Rapat Paripurna Khusus didampingi Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Sari Yuliati.
Di Rapat Paripurna ini, Puan menyampaikan pidato Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 dan HUT ke-81 DPR RI bertajuk ‘DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif’.
“Tema ini menegaskan kerja DPR RI yang diarahkan pada hasil dan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Puan.
Sementara berkaitan dengan perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK), sepanjang Tahun Sidang 2025-2026 terdapat 418 perkara yang disidangkan.
“DPR RI memiliki komitmen tinggi untuk menghadirkan legislasi yang selaras dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ungkap Puan.
Dalam fungsi anggaran, Puan menyatakan DPR terus memastikan, uang rakyat digunakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan harus memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang.
Puan pun mengungkap DPR melaksanakan fungsi pengawasan yang diarahkan pada isu-isu strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI telah membentuk 42 Panitia Kerja Pengawasan, terdiri atas 27 Panja yang masih berjalan, dan 15 Panja yang telah menyelesaikan tugasnya, serta 4 tim pengawas, dan 1 satuan tugas yang dibentuk oleh Pimpinan DPR RI untuk menjalankan tugas pengawasan.
Untuk periode Tahun Sidang 2025-2026, DPR RI telah menyelenggarakan sebanyak 1.377 rapat yang rinciannya adalah 332 rapat fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, 736 rapat fungsi pengawasan.
“DPR RI juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI,” ujar Puan.
Sejak 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026, jumlah total pengaduan masyarakat yang diterima DPR sebanyak 9.205 yang terdiri atas 7.055 pengaduan melalui surat, 2.011 pengaduan melalui website, dan 139 pengaduan melalui alat kelengkapan dewan (AKD).
Menurut Puan, seluruh aspirasi tersebut telah diteruskan kepada AKD untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada Pemerintah.
Selain itu, DPR juga telah melakukan pengajuan, pemberian persetujuan, atau pemberian pertimbangan/konsultasi terhadap calon pimpinan berbagai lembaga negara, duta besar, dan kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan mengatakan peran DPR merupakan bagian penting dalam memperkuat politik luar negeri Indonesia.
Selama satu tahun, DPR RI melalui BKSAP telah mengikuti 9 forum antarparlemen global, 8 forum antarparlemen regional, dan 63 pertemuan diplomasi bilateral.
Dalam berbagai forum tersebut, menurut Puan, DPR RI aktif memperjuangkan berbagai isu strategis.
“Antara lain pembangunan perdamaian, kelaparan dan malanutrisi, penanggulangan ancaman narkotika, kemerdekaan Palestina, kesetaraan gender, tata kelola artificial intelligence (AI), dan perubahan iklim,” paparnya.
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 secara lengkap akan disampaikan untuk semua kalangan sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR RI kepada rakyat.
“Kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2025–2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui,” jelas Puan.
Puan juga menyebut kinerja DPR RI sebagai wakil rakyat pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikerjakan, akan tetapi seberapa berarti hasil kerja DPR RI bagi kehidupan rakyat.
Karena itu, Puan memastikan DPR RI terus terbuka terhadap masukan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat.
Puan pun secara seremoni menyerahkan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin yang hadir dalam Rapat Paripurna Khusus ini.
Laporan kinerja DPR dalam setahun itu juga diserahkan kepada semua fraksi di DPR.