BERITAIND.COM, JAKARTA – Kordinator Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI) Zuhelmi Tanjung, mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta terkait dimulainya pembangunan kembali SDN 09 Kebayoran Lama Selatan yang sebelumnya mengalami kerusakan berat hingga bangunannya ambruk.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan sarana pendidikan yang layak dan aman bagi para siswa serta tenaga pendidik.
“Ini menjadi catatan bagi kami. Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan memiliki sistem pengawasan yang baik terhadap pemeliharaan rutin fasilitas pendidikan. Dengan begitu, kerusakan bangunan dapat diketahui dan ditangani lebih dini sehingga kejadian sekolah ambruk tidak terulang di masa mendatang,” ujar Zulhelmi.
Kordinator Presidium FSPI secara khusus mempertanyakan peran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, dalam memastikan penanganan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan berat.
“Kami sangat menyayangkan apabila persoalan bangunan sekolah yang sudah ambruk dapat berlangsung selama lebih dari dua tahun tanpa penyelesaian yang cepat dan konkret,” tegasnya.
FSPI menilai pembangunan kembali sekolah tersebut harus menjadi momentum bagi Pemprov DKI memperbaiki sistem pengawasan, pemeliharaan, dan respons terhadap kerusakan fasilitas pendidikan.
“Kami tentu mengapresiasi ketika gubernur menepati janjinya untuk memulai pembangunan pada awal September. Tetapi pembangunan ini jangan berhenti pada seremoni atau pencitraan. Harus ada pengawasan yang ketat agar dapat selesai sesuai target, sekitar 10 bulan atau paling lambat 12 bulan,” katanya.
FSPI juga mempertanyakan langkah dan kinerja Dinas Pendidikan selama kurun waktu dua tahun sejak bangunan sekolah tersebut ambruk.
“Pertanyaan kami sederhana, selama dua tahun sejak bangunan itu ambruk, apa peran Kepala Dinas Pendidikan? Mengapa penyelesaiannya baru terlihat serius setelah persoalan ini mendapat perhatian publik dan ramai diberitakan media?” ujarnya.
Menurut FSPI, Nahdiana tidak seharusnya baru menunjukkan respons ketika sebuah persoalan telah menjadi sorotan masyarakat.
Sistem birokrasi semestinya mampu mendeteksi persoalan sejak awal dan mengambil langkah sebelum kerusakan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Gubernur DKI Jakarta perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh persoalan pendidikan dapat diatasi dengan cepat dan semestinya,” pungkas Zuhelmi.
