BERITAIND.COM, BANDUNG – Gugatan dua pengurus Kadin daerah di Jabar, yakni ketua Kadin Indramayu dan Garut tidak diterima (No) oleh hakim yang mengadili perkara di PN Jakarta Selatan.
Kuasa kedua penggugat Roy Sianipar, S.H., M.H. langsung menyatakan akan banding.
Kepada media ini, Roy menegaskan, belum ada pemenang dalam sengketa tersebut.
“Jangan euforia dulu seolah dan diframing sudah memenangkan perkara karena putusannya bukan tolak tapi no, jadi terlalu dini apabila ada pihak pihak yang mengaku menang karena putusannya juga belum mengadili materi perkara,” ujar Roy.
“Hendaknya dipahami bahwa ini baru putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) masih tersedia upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan Kembali,” lanjutnya.
Roy secara gamblang menjelaskan bahwa putusan PN Jaksel tersebut adalah no.
Dan perlu dipahami dari puluhan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat hanya Eksepsi Kadin Indonesia (T1, T3, T4, T5) yang dikabulkan, sedangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh para tergugat lainnya termasuk tergugat VII yaitu Almer Faiq Rusidy tidak dikabulkan.
“Hal ini teehadi karena sejak awal kami sudah menolak dan menyatakan rekan sejawat kami yang menjadi kuasa hukum tergugat VII yaitu Saudara Almer tidak berhak mewakili dalam persidangan perkara ini karena surat kuasanya adalah kuasa pribadi bukan selaku ketua Kadin Provinsi Jawa Barat,” kata Roy.
Roy melanjutkan, terkait putusan NO ini, sesuai asasnya dia hormati.
Meski demikian, setelah dua membaca dan mempelajarinya, Roy menyimpulkan harus banding.
“Karena menurut kami putusan ini sangat aneh dan rapuh karena dalam pertimbangan hukumnya sangat dangkal, subjektif, dan disusun dengan argumentasi yang tidak memadai menurut hukum,” tegasnya.
“Karena pertempuran belum final sehingga jangan dulu menyatakan Muprov yang diselenggarakan di Kota Bogor yang menghasilkan Tergugat VII yaitu Saudara Almer sudah sah menurut hukum, tunggu putusan sampai berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” lanjut Roy.
Yang jelas selama persidangan terungkap berbagai fakta yang tak terbantahkan baik dari bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dan para ahli. Makanya, kata Roy, pihaknya akan uji kembali pada upaya-upaya hukum lanjutan.
Untuk diketahui, bahwa ada dua Muprov pada tanggal 24 September 2025 yakni Muprov di Bogor yang menghasilkan Almer Faiq Rusydi dan Muprov Preanger Bandung yang memilih Nizar Sungkar.
Belakangan Muprov Bogor digugat dua kadinda daerah Garut dan Indramayu di PN Jakarta Selatan karena dianggap melanggar AD ART.
Kronologi Gugatan
Seperti diberitakan bahwa munculnya gugatan terhadap pelaksanaan Muprov Bogor yang memilih Almer Faiq Rusdy sebagai Ketua Umum Kadin Jabar lantaran dianggap menabrak aturan organisasi.
“Tidak sesuai dengan AD/ART Kadin,” kata Roy.
Padahal, katanya, sebelumnya pihak Kadin pusat menjanjikan akan mempertemukan Almer dengan Nizar untuk mengakhiri kemelut dualisme Kadin Jabar.
Bukannya mendamaikan dua kubu yang bertentangan, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie malah berpihak dan melantik Almer di Cirebon, pada 27 November 2025 lalu.
Kecewa dengan keputusan Kadin Indonesia, Kadinda se-Jabar yang diwakilkan kepada Ketua Kadinda Kabupaten Garut dan Ketua Kadinda Kabupaten Indramayu, melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Selatan.
Dalam gugatan yang terigister dengan nomor 1356/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL, pihak yang digugat, yakni Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Wakil Ketua Bidang Organisasi Taufan, Wakil Ketua Widiyanto Daputro, dan Wakil Ketua Erwin Aksa.