BERITAIND.COM, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin (Gus Khozin), mendorong percepatan pelaksanaan mekanisme konstitusional menyusul kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kami berharap mekanisme yang telah diatur dilakukan agar proses ketatanegaraan berlangsung tertib dan demokrasi tetap terjaga,” ujar Gus Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/26).
Gus Khozin menjelaskan bahwa tata cara pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
“Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar dinyatakan secara resmi dan diproses sesuai ketentuan konstitusi, maka Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menjadi tidak relevan untuk dilanjutkan karena telah kehilangan objek,” katanya.
Gus Khozin mengimbau seluruh elemen politik dan lembaga negara menjaga kondusivitas ruang publik serta menghormati proses transisi yang berlangsung di parlemen.
“Semua pihak harus menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya proses ini pada mekanisme ketatanegaraan yang sah,” katanya.