BERITAIND.COM, JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) berpesan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar mempertimbangkan mengundurkan diri dari jabatannya atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) yang digelar di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kordinator FWK Raja Pane mengungkapkan, diskusi yang membahas masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut berlangsung dinamis.
Para peserta diskusi pada prinsipnya memiliki kesepahaman bahwa Gibran perlu mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Namun, forum terbelah dalam menentukan jalan konstitusional yang harus ditempuh untuk mengakhiri masa jabatan Gibran.
Wartawan senior yang juga praktisi hukum HMU Kurniadi, berpandangan bahwa Gibran sebaiknya diberikan kesempatan mengundurkan diri secara sukarela.
Menurut Ketua LKBPH PWI Pusat periode 2024-2025 ini, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi jalan keluar yang lebih elegan dan bermartabat, sekaligus menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurut mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro ini, kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan.
“Mas Wapres legowolah. Mundur adalah yang terbaik,” katanya.
Sementara itu, anggota diskusi yang dimotori Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Dr Teguh Santosa, berpendapat pengunduran diri tidak boleh menjadi satu-satunya pilihan.
Dia berpendapat untuk kepastian hukum, Gibran sebaiknya diberhentikan sesuai mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut doktor ilmu hubungan internasional Universitas Padjajaran itu, secara konstitusional, Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selanjutnya, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR.
Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik atau tekanan opini publik, melainkan harus memenuhi alasan dan prosedur konstitusional.
“Kami berpendapat untuk kepastian hukum sebaiknya mas Gibran tidak perlu mundur tapi diproses saja sesuai mekanisme konstitusi. DPR menyatakan pendapat lalu diputus ke mahkamah konstitusi yang selanjutnya putusan mahkamah konstitusi dibawa ke MPR untuk ditetapkan,” katanya.
Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 Hendry Ch Bangun yang juga ketua PWI Pusat 2023-2025 mengungkapkan, meski terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme pengakhiran jabatan, diskusi FWK mencapai satu kesepakatan penting, yakni kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan.
Sementara di Gedung DPR, hak menyatakan pendapat terus bergulir.
Sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi secara resmi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran.
Jumklah tersebut telah melampaui syarat minimal sebanyak 25 anggota dan diajukan minimal dari 2 fraksi di DPR.