JAKARTA – Sejumlah tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat menggelar pernyataan sikap cinta tanah air. Mereka mendeklarasikan atas penolakan paham khilafah, radikalisme, dan sikap intoleransi.
Kesepakatan ini disampaikan melihat adanya sekelompok aliran paham yang mulai merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami menyatakan secara tegas menolak Paham khilafah dan radikalisme,” tegas KH. Suhairi Gaos, perwakilan Tomas dan Togas, Jakarta Barat, saat deklarasi penolakan Paham Khilafah dan Radikalisme di GOR Kalideres, kemarin.
Suhairi menyatakan, seluruh pendiri bangsa yang berasal dari sejumlah agama dan golongan telah bersepakat memilih pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.
“Soekarno dan para pahlawan kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke sepakat, Pancasila adalah dasar Negara Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat KH. Muhammad Husni Muhsin. Menurut dia, keputusan pancasila dan UUD 1945 diambil melalui proses panjang.”Mereka puasa, sholat istikharah dalam mengambil kebijakan ini,” ujarnya.
Indonesia bukan hanya milik satu agama, golongan, dan suku tertentu. Tetapi, milik semuanya. Maka, Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, menciptakan Bangsa dan Negara Indonesia menuju kehidupan yang adil dan makmur.
Tokoh masyarakat lainnya, KH. Tatang Firdaus yakin, jika bangsa Indonesia bersatu dalam melawan paham-paham yang menganut kekerasan, maka Indonesia akan semakin kuat. “Toleransi dalam beragama dan bermasyarakat. Itu kata kuncinya,” ujar Tatang.
Dia juga mendukung aparat keamanan dalam melawan sekelompok masyarakat yang merusak tatanan nilai persatuan dan kesatuan. “Silahkan kepada kepolisian untuk menangkap tegas pembawa ajaran yang bertentangan dengan nilai pancasila,” imbuhnya.
Deklarasi yang dihadiri ratusan orang tersebut berlangsung meriah. Mereka datang dari berbagai wilayah DKI Jakarta, terutama Jakarta Barat. Pembacaan sikap disampaikan oleh KH. Sam’ani, tokoh masyarakat dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pihak kepolisian membongkar aliran Khilafatul Muslimin yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Aksi ini diawali dengan konvoi kendaraan motor yang viral dan menyebarkan brosur tentang paham Khilafatul Muslimin. Dalam brosur itu tertulis narasi atau informasi menyesatkan yang berpotensi merongrong dasar negara pancasila.
Menyikapi itu, pihak kepolisian langsung menindaklanjuti dengan menangkap Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja di Lampung pada 7 Junil 2022 lalu. Diperkirakan, pengikutnya mencapai ribuan orang yang tersebar di Nusantara.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad menyatakan, diperlukan penguatan pendidikan karakter untuk membentengi masyarakat dari paham Organisasi Khilafatul Muslimin. Pendidikan karakter tersebut menurutnya tetap berdasarkan pada agama dan Pancasila.
Penguatan pendidikan karakter yang bersumber dari agama dan bersumber dari Pancasila,” kata Khaliq kepada MNC Media, Jumat (17/6/2022) malam.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut memprihatinkan atas munculnya gerakan ini. “Ini adalah gerakan yang terlarang dari mereka. Kok di Indonesia bisa subur? Berarti ada aktor di belakang itu semua,” kata Ketua Bidang Dakwah MUI DKI Jakarta, Ilyas Marwal di Polda Metro Jaya, Kamis (16/6/2022).
Ilyas lantas menyebut ormas Khilafatul Muslimin sebagai virus yang merugikan. Sebab, di dalamnya terdapat banyak hal yang merugikan.
“Ini adalah virus yang sangat membahayakan dan merugikan umat Islam. Bahasanya bahasa agama, kata-kata khilafah, kata-kata muslim, padahal ini adalah kemasan hak, tapi isinya isinya penuh dengan kebatilan,” kata Ilyas. (nurcholis)
