JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya, merespons rencana pemerintah membangun sekitar 2.000 rumah atau hunian tetap bagi korban bencana di wilayah Sumatera.
Dia meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantu pemerintahan daerah menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan rumah tersebut.
Menurut Indrajaya, kepala daerah di wilayah terdampak bencana membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah pusat, khususnya ATR/BPN, dalam memastikan ketersediaan dan kejelasan status lahan.
“ATR/BPN harus ikut turun tangan membantu kepala daerah dalam menyiapkan lahan untuk hunian korban bencana. Kementerian ini yang paling mengetahui kondisi, peruntukan, dan status hukum lahan di wilayah terdampak,” ujar Indrajaya, Kamis (18/12/25).
Ia menilai, persoalan lahan sering menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan hunian tetap pascabencana.
Tanpa kejelasan status lahan, proses pembangunan rumah bagi korban berpotensi tertunda dan berlarut-larut.
Selain itu, Indrajaya juga meminta ATR/BPN berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar proses perencanaan dan pembangunan hunian tetap dapat berjalan terpadu dan efisien.
“Koordinasi ATR/BPN dengan Kementerian PKP sangat penting agar penyiapan lahan dan pembangunan rumah berjalan seiring. Jangan sampai rumah siap dibangun, tapi lahannya belum tuntas,” tegasnya.
Dia berharap, pemerintah bergerak cepat dan responsif, mengingat korban bencana sangat membutuhkan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman.
“Kami berharap lahan untuk rumah hunian tetap ini bisa segera disiapkan, sehingga pembangunan dapat dilakukan secepat mungkin dan para korban bencana bisa segera menempati rumah yang layak,” pungkasnya.
