Ada netizen usul kiranya Presiden Prabowo mengurungkan niatnya untuk berangkat ke Teheran Iran. Utus saja Wapres Gibran biar ia terlatih dalam menyelesaikan perang beneran.
Merasakan suasana sebenarnya perang rudal, bukan main-mainan atau war game.
Lagi pula hal ini dapat memperkecil realisasi skenario berhalangan tetap presiden yang menyebabkan wapres naik tahta.
Rakyat Indonesia sudah memahami ada dua Matahari kembar dalam kepemimpinan bangsa.
Prabowo sebagai formal presiden disatu sisi dan Jokowi presiden bayangan disisi lain.
Tangan formal Jokowi ada pada Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi sendiri terus bergentayangan mengendalikan jaringan ternak-ternaknya di kandang politik, hukum, dan bisnis.
Sangat berbahaya Prabowo berangkat ke Teheran.
Alih-alih dihargai justru akan menjadi sasaran kemarahan.
Dikancah Internasional Prabowo masuk pada klaster Amerika Israel akibat keanggotaan Indonesia dalam BoP dan sebagai Deputy Commander ISF pimpinan Amerika.
Iran sendiri adalah sekutu Rusia dan China yang tergabung dalam BRICS.
Sementara Indonesia dianggap telah murtad dari BRICS.
Rasionalnya Gibran yang diutus karena ia representasi dari Jokowi dan itu adalah China.
Tingkat sensitivias lebih rendah daripada Prabowo.
Dulu memang Prabowo sahabat Iran tapi sekarang sahabat Israel dan Amerika, musuh Iran.
Jika Prabowo cerdas maka dorong Gibran untuk menghadapi risiko.
Jika ia kena rudal atau drone maka Prabowo tetap aman.
Diantara karakter asli Prabowo menurut mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko adalah pengecut dan culas, karenanya korbankan saja Gibran ke Teluk, biar Prabowo menghadapi rudal dan drone dalam negeri, rakyat yang marah atas ketidakbecusan memimpin.
Ketika ia tetap bergabung di BoP Amerika dan pro Israel, maka rudal rakyat indonesia telah mengunci mati target. Prabowo harus segera lengser.
Memaksakan berangkat ke Teheran membawa misi Amerika Israel yang gagal adalah bunuh diri.
Sebenarnya apapun pilihan Prabowo sudah sulit untuk menyelamatkannya.
Agenda makzulkan Prabowo-Gibran berdasar Pasal 7A UUD 1945 sudah menjadi prioritas atas ketidakpercayaan bangsa Indonesia pada kemampuan keduanya untuk memimpin negara.
Negara ini semakin kusut dan semrawut.
M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Redaktur: Abdul Halim
