JAKARTA – Pelayanan publik Kementerian Hukum (Kemenkum) kini semakin mudah diakses. Transformasi digital menjadikan situs resmi Kemenkum https://kemenkum.go.id/ sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital, karenanya masyarakat jadi lebih mudah…
hukum
-
Berita
Luncurkan Transformasi Digital, Layanan Publik Kemenkum Semakin Mudah Diakses
by Slyikaby Slyika -
JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, memberikan keterangan terkait topik amnesti yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia tidak ada maksud untuk serta merta membebaskan pelaku…
-
Berita
Menkum: Selain dari Presiden, Pengampunan Tindak Pidana Bisa Melalui Denda Damai
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan, selain pengampunan dari presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai. Kewenangan denda damai dimiliki…
-
JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi. Ia menjelaskan, meski presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan…
-
Berita
Pertemuan Bersama Dirjen AHU, Kedua Pihak INI Sepakat Segera Akhiri Perselisihan
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan perbedaanpendapat yang terjadi dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Hukum…
-
Berita
Kasus Ted Sioeng- Bank Mayapada, IPW: Polisi Harus Mengusut Tuntas dan Transparan
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Pengusaha Ted Sioeng baru-baru ini menggugat PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebesar Rp1,25 triliun lantaran merasa tidak terima atas keputusan pailit yang diberikan kepada dirinya. Sebelumnya, Bank Mayapada…
-
JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) mengumumkan hasil kajian perkara dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, hasil verifikasi Kemenkum menunjukkan bahwa PMI…
-
JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) meraih peringkat 3 sebagai badan publik informatif kategori Kementerian dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan Informatif ini…
-
Berita
Menkum: Indonesia Memerlukan UU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan, Indonesia memerlukan Undang-undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo telah menyarankan agar pemerintah secara selektif memberikan amnesti…