JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut positif langkah pemerintah menaikkan tunjangan jabatan hakim terhitung tahun 2026. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025, dinilai…
hukum
-
-
Tanggal 2 Januari 2026 adalah hari mulai berlaku KUHP baru yang ditetapkan sebagai Undang-Undang pada 3 (tiga) tahun yang lalu. Dengan berlakunya KUHP baru maka seluruh pasal-pasal KUHP lama menjadi…
-
BANJIR bandang yang menutup tahun 2025 di sejumlah wilayah Sumatera bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah kode keras bahwa hukum yang lalai dan korupsi yang dibiarkan telah menagih bayaran tunai…
-
Kejengkelan rakyat atas perilaku koruptor sudah sampai ke ubun-ubun. Desakan agar koruptor dihukum mati terus menguat. Ini pilihan rasional unttuk membangun efek jera sekaligus upaya untuk memberantas korupsi sampai ke…
-
Senin besok ada agenda gelar perkara khusus Polda Metro Jaya sebagai tindak lanjut dari keberatan atas penetapan sepihak 8 tersangka pada kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Meski diragukan obyektivitas, transparansi,…
-
Berita
Disharmonis Tidak Bisa Jadi Alasan PHK, Negara Wajib Menjamin Hak Pekerja
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI) menyelenggarakan Seminar Hukum Ketenagakerjaan bertema “Disharmonis, Ancaman Kaum Buruh” pada Selasa (2/12/25). Seminar ini menegaskan kembali satu…
-
JAKARTA — Suasana ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/25) kembali tegang ketika majelis hakim melanjutkan persidangan terdakwa Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, dalam perkara Tindak Pidana…
-
Berita
Presiden Beri Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Komisi III: Penegak Hukum Tak Boleh Gegabah
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah, merespon keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan…
-
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Adapun salah satu agendanya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang…
