JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan mencabut status atau legalitas organisasi masyarakat (Ormas) yang terlibat aksi premanisme. Negara…
kemendagri
-
-
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Mohammad Toha menyatakan bahwa rencana revisi UU Pemilu harus menjadi momentum perbaikan sistem politik Indonesia. Salah satunya dengan memisahkan Dewan Kehormatan…
-
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang melakukan kajian terkait rencana revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Urgensi revisi undang-undang Pemda dipicu munculnya UU…
-
Berita
Tinjau Lampung, Tim Kemendagri Berikan Arahan-Solusi Penganggaran serta Pembangunan Infrastruktur
by Slyikaby SlyikaBANDAR LAMPUNG – Tim Kemendagri turun ke Provinsi Lampung untuk memberikan arahan dan mencari solusi penganggaran serta pembangunan infrastruktur di Lampung. Tim Kemendagri sekaligus menghadiri Rapat Fasilitasi Penanganan Infrastruktur di…
-
Berita
Kemendagri-Kemendes Dukung Kepala Desa untuk Meraih Paralegal Justice Award
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana mengapresiasi Kemendes PDTT dan Kemendagri yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Paralegal Justice Award. Program tersebut dianggap sejalan dengan tugas dan fungsi Kemendes PDTT dan…
-
SUMEDANG – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah kepemimpinan Mendagri Muhammad Tito Karnavian semakin meningkatkan anggaran lauk pauk konsumsi Praja Institut…
-
Berita
Pemprov DKI Ikuti Prosedur Kemendagri Jelang Masa Akhir Jabatan Gubernur-Wagub
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Merujuk pada Surat Edaran No. 131/2188/OTDA Kemendagri terkait Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Masa Jabatan Berakhir Pada Tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta mengikuti mekanisme…
-
Berita
Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Zakat oleh BAZNAS dapat Dukungan Kemendagri – Kemenkeu
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Kemendagri serta Kemenkeu mendukung upaya penguatan kelembagaan dan tata BAZNAS guna mengoptimalkan pengumpulan, penyaluran ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan Sekjen Kemendagri Dr. H. Suhajar…
-
Berita
Dipaksa Bayar Posting DD Rp1,2 Juta, Kades di Simalungun Jadi Sapi Perahan Oknum Pejabat DPMPN
by Slyikaby SlyikaSIMALUNGUN – Penderitaan 386 kepala desa di Kabupaten Simalungun, Sumut seolah tak habis-habisnya dijadikan “sapi perahan” oleh oknum pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori/Desa (DPMPN). Setelah dipaksa harus…
