JAKARTA – Perubahan Undang-Undang (UU) Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 akhirnya disetujui oleh seluruh Fraksi DPR RI. Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Habib Syarief Muhammad menyatakan,cperubahan UU Perkoperasian…
Pidana
-
Berita
Setuju Revisi RUU Perkoperasian, PKB Minta Penerapan Pidana Dilakukan Proporsional
by Slyikaby Slyika -
Berita
KUHAP Baru Harus Berorientasi Due Process of Law yang Memberi Perlindungan HAM
by Slyikaby SlyikaSURABAYA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru akan segera berlaku pada 2 Januari 2026. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru harus disahkan sebelum 1 Januari…
-
Berita
Manipulasi Sertifikat Lahan Pagar Laut Bekasi, Komisi III: Pelaku Harus Ditindak Pidana
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Anggota Komisi III Fraksi PKB DPR RI Abdullah menyoroti manipulasi data sertifikat lahan di Pagar Laut Bekasi. Dia meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku dan…
-
Berita
Komisi III Desak Pengusutan Kasus Dugaan Polisi Peras Tersangka Kekerasan Seksual Anak
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas meminta pengusutan secara tegas dan transparan terhadap dugaan pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro terhadap dua tersangka kasus…
-
TANGERANG – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional akan berlaku di tahun 2026. Sejak disahkan pada 6 Desember 2022, dan diundangkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab…
-
Berita
Menkum: Selain dari Presiden, Pengampunan Tindak Pidana Bisa Melalui Denda Damai
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan, selain pengampunan dari presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai. Kewenangan denda damai dimiliki…
-
Berita
RUU KUHP Sah Jadi Undang-undang, Perluasan Jenis Pidana kepada Pelaku Tindak Pidana
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Menkumham Yasonna menjelaskan, pengesahan RUU KUHP tidak sekadar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri. Namun, RUU KUHP menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui…
-
JEDDAH – Kantor Urusan Haji (KUH) mengundang sembilan syarikah/muassasah penyelenggara umrah yang cukup besar di Arab Saudi. Pertemuan berlangsung di KUH, Jeddah itu membahas penyelenggaraan umrah. Hadir, Konsul Haji KJRI…
-
JAKARTA – Restorative Justice (RJ) semakin menguatkan fungsi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana bagi narapidana anak dan dewasa. Hal ini disampaikan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal…
