BERITAIND.COM, JAKARTA – Langkah sejumlah pemerintah daerah (Pemda) memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu kritik parlemen. Anggota…
BERITAIND.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, mendesak pemerintah segera mengambil langkah revolusioner membenahi sistem transportasi publik nasional. Hal ini merespons eskalasi konflik di Timur Tengah…
BERITAIND.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya, menilai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah merupakan indikator serius…
JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah jadi sorotan publik. Salah satunya adalah pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Pilkada tak langsung bisa mengembalikan…
JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) berpendapat peran pers dalam penanganan bencana sangat penting, tak sekadar sebagai pencatat peristiwa. Peran pers menyuarakan kondisi korban yang sesungguhnya di lapangan, menjaga nurani…
JAKARTA – Lembaga Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (Elkape) mendesak Panitia Seleksi (Pansel) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) membuka seluruh informasi proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS…
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah, menanggapi ramainya kritik warganet soal kualitas website Danantara yang dinilai tidak informatif, kurang terstruktur, dan usang. Kritik tersebut telah mencuat…
JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mafirion, menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua. Dia menilai jika temuan…
Mantan Gubernur Sumatera Selatan dua periode, Alex Noerdin, kembali menjadi pembicaraan publik. Di tengah perjalanan hukum yang belum sepenuhnya selesai, muncul seruan dari berbagai kalangan agar Presiden RI memberikan amnesti…
Zakat bukan sekadar ibadah ritual, melainkan institusi hukum dan kebijakan publik yang menata distribusi kekayaan dalam masyarakat muslim. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan turunannya menjadi landasan…