SIMALUNGUN – Ratusan massa Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Simalungun menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), Jumat (27/6/22).
Sapma PP mendesak penanganan tiga laporan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun diseriusi dan segera dituntaskan.
Kordinator aksi Cavin F Tampubulon dalam orasinya membacakan pernyataan sikap meminta dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang pemakaian dana BOS, pengadaan buku dan fee proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun yang diduga melibatkan DS, ipar Kepala Dinas Zocson Silalahi ditangani tuntas hingga jelas status hukumnya.
“Usut tuntas dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun, mulai dari dugaan fee proyek pengadaan alat peraga siswa Tekhnologi Informasi dan Komputer (TIK), dan proyek lainnya. Periksa para korwil dan ipar Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun yang diduga sebagai aktor intelektual pada dugaan korupsi pengadaan buku di sekolah SD dan SMP yang membuat resah para kepala sekolah,” ujar Cavin.
Pengunjuk rasa juga meminta Kejari Simalungun memeriksa para kepala sekolah terkait pengadaan buku yang diduga dipaksakan sehingga dikhawatirkan akan ada manipulasi laporan pertanggung jawaban sekolah.
Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga juga didesak untuk segera mencopot Zocson Silalahi dari jabatan kepala dinas, untuk menyelamatkan wajah dan mutu pendidikan Kabupaten Simalungun.
Sapma PP Kabupaten Simalungun mengharapkan Kejaksaan tidak main-main menangani laporan yang disampaikan,dan segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan.
Menanggapi unjuk rasa Sapma PP Kabupaten Simalungun, pihak Kejari melalui Kepala Seksi Intelijen Osor Olodaiv Siagian mengatakan, pihaknya segera menindak lanjuti laporan yang sudah disampaikan.
“Segera akan ditindak lanjuti laporan yang sudah disampaikan Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Simalungun,” sebut Osor. (ricky fh)