JAKARTA – Jika nanti Sistim Pemilu 2024 menerapkan sistim E-Voting Berbasis Blockchain seperti di beberapa negara Eropa, yang berbeda dengan sistim E-Voting tradisional seperti Pemilu 2019 lalu, maka anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp110 Triliun akan hemat Rp90 triliun menjadi hanya Rp 20 triliun.
Tidak hanya itu, pelanggaran besar-besaran seperti Pemilu 2019 lalu dan kematian kurang lebih 700 petugas KPPS dapat ditekan serendah mungkin bahkan bisa menjadi nol.
Hal itu dikemukakan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat (PU) HM Amien Rais dalam konpres di Kantor Pusat DPP Partai Ummat Jakarta, Kamis (2/6/22).
Turut hadir Ketua Umum Partai Ummat H Ridho Rahmadi PhD, Sekjen Muhajir dan Kepala Humas Mustafa Nahrawardaya.
“Tidak hanya hemat Rp 90 Triliun, tetapi juga menjadi Pemilu yang Luber, Jurdil dan dapat mengurangi penyalahgunaan dana Pemilu 2024,” ujar Bapak Reformasi tersebut.
Amien Rais sampai mampu menjelaskan secara terperinci penghematan pos anggaran Pemilu 2024 hingga Rp 90 Triliun tersebut.
Seperti memangkas honor badan ad hoc Rp42 triliun, logistik Rp16,4 triliun, renovasi gedung arsip Rp4 triliun, anggaran 80 persen dari Bawaslu sebesar Rp26 triliun, dan anggaran saksi parpol dengan kisaran Rp2,5 hingga Rp5 triliun.
“Karena Pemilu di negara kita selalu diwarnai dengan kecurangan kecuali Pemilu 1955 pada zaman Orde Lama,” jelasnya.
Menurut Amien Rais, E-Voting berbasis Blockchain akan mampu memperbaiki sistim Pemilu di Indonesia dari pada menggunakan sistim E-Voting tradisional yang selama ini dipakai.
Untuk mensosialisasikan sistim Pemilu modern tersebut, Partai Ummat siap bersilaturahim ke lembaga legislatif maupun eksekutif, seperti DPR MPR DPD RI, Kemendagri dan Kemenkumham.
“Saya siap mengetuk pintu DPR, MPR, DPD, Kemendagri dan Kemenkumham,” tegas Amien Rais.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menjelaskan, sistim E-Voting berbasis Blockchain ini adalah pemungutan suara cukup menggunakan aplikasi yang diinstal di smartphone yang dimiliki masing-masing pemilih.
“Saya kira sistim Pemilu yang baru ini bisa menjadi penyelesaian masalah yang terjadi pada Pemilu 2019. Sebab berdasarkan data Bawaslu, ada beragam permasalahan pada Pemilu 2019,” ungkap Ahli IT tersebut.
Menurutnya, sistem E-Voting berbasis Blockchain sangatlah aman dan hampir mustahil dibobol.
“Sebab berbeda dengan sistem E-Voting tradisional yang hanya menggunakan satu pusat data yang jika pusat data tersebut dibobol oleh hacker, maka tamat riwayatnya,” ungkap Ahli IT lulusan Radboud University, Nederland tersebut.
Kepada Beritaind.com, menantu Amien Rais itu menegaskan, jika nanti Sistim E-Voting berbasis Blockchain ternyata ditolak, maka Partai Ummat akan terus memperjuangkannya sampai berhasil.
“Jika ternyata sistim ini nanti ditolak, maka kami akan terus memperjuangkannya sampai berhasil demi Pemilu yang lebih bagus, Jurdil, Luber dan transparan,” ujar Ridho Rahmadi (37), Ketua Umum Partai Politik termuda di Indonesia tersebut. (abdul halim)