PALEMBANG – Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan (Sumsel) genap berusia 5 tahun, pada hari ini, Kamis (8/9/22). Perjalanan organisasi dengan segala dinamikanya telah dialami para anggota.
Masa covid-19 sejak 2 lalu, kehidupan para pengemudi semakin sulit, tetapi mereka tetap bertahan. Ditambah lagi tingginya tekanan potongan dari aplikasi.
Mengatasi kesulitan itu, ADO Sumsel terus melakukan berbagai inovasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Salah cara meningkatkan kesejahteraan adalah dibentukya koperasi ADO Sumsel bertepatan dengan hari jadi kelima. Serta menjalankan kerjasama dengan beberapa mitra diantaranya BRI, Penggadai dan masih banyak lagi.
“Kami dari driver paling terasa ketika pada saat covid lalu, tetapi kami tetap berjuang untuk bangkit dan saling bantu dengan yang lainnya,” ujar Muhammad Asrul Indrawan, Ketua ADO Sumsel.
Saat ini bertepat lan dengan ulang tahun ke–V, ADO Sumsel berhasil melaunching program Koperasi ADO yang bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
“Kami juga berterimakasih kepada pemerintah provinsi dan kepolisian yang memberikan keringanan dalam pembuatan SIM,” jelasnya.
Menurut Asrul, sekarang ini yang masih diperjuangkan dan mohon dukungan pemerintah adalah tingginya potongan aplikator tarif yang mencapai 30 persen kepada driver.
“Tentu saja ini sangat memberatkan ditambah lagi dengan tingginya harga bahan bakar. Kami bersama dengan pemerintah provinsi agar bisa memberikan potongan aplikator cukup dengan 10 persen, sehingga tidak terlalu memberatkan driver,” jelasnya.
Asrul menambahkan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi kepada pemilik aplikator dengan cara-cara yang santun melalui pembuatan petisi.
“Kami sampaikan ini kepada pemerintah pusat, tarif batas atas dan bawah sehingga bisa tercapai kesepakatan,” tegasnya.
Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru menilai, driver online ini merupakan profesi yang terhormat dan mampu mengurangi angka pengangguran.
Pihaknya akan terus mendorong agar profesi ini menjadi sejahtera untuk menafkahi keluarga.
“Pemerintah provinsi akan melakukan studi banding dengan sejumlah daerah dan mencari regulasi payung hukumnya agar pemotongan tidak terjadi begitu besar,” jelas Deru. (noverta)
