Zakat bukan sekadar ibadah ritual, melainkan institusi hukum dan kebijakan publik yang menata distribusi kekayaan dalam masyarakat muslim.
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan turunannya menjadi landasan formal pengelolaan zakat.
Tulisan ini menganalisis dimensi hukum zakat, meninjau regulasi nasional, serta mengkaji kebijakan publik yang diperlukan untuk mengoptimalkan perannya sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai Rukun Islam ketiga, zakat mengandung dimensi ganda ibadah kepada Allah dan mekanisme sosial untuk pemerataan ekonomi.
Sejak masa Rasulullah SAW, zakat telah diatur secara hukum melalui petugas Amil yang diangkat negara.
Kini, dengan tantangan kemiskinan dan ketimpangan, zakat perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan publik agar daya gunanya optimal.
Indonesia berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan potensi zakat lebih dari Rp300 triliun pertahun (BAZNAS, 2024).
Namun realisasi pengumpulan baru sekitar 10–12 persen dari potensi.
Pemerintah telah menyediakan kerangka hukum UU No. 23/2011, PP No. 14/2014, dan peraturan teknis Kementerian Agama, namun implementasinya menghadapi tantangan literasi, koordinasi, dan integrasi data.
Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan dimensi hukum dan kebijakan publik zakat.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana landasan hukum zakat dalam Islam dan regulasi Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan publik mendukung pengelolaan zakat yang efektif dan akuntabel?
3. Strategi apa yang diperlukan untuk mengoptimalkan zakat sebagai instrumen pembangunan nasional?
Landasan Teori
1. Syariat dan Fiqh Zakat.
Al-Qur’an: QS. At-Taubah [9]:103 memerintahkan pengambilan zakat oleh otoritas (khudz min amwâlihim).
Hadits: Rasulullah SAW mengangkat Amil untuk memungut zakat, menegaskan peran negara.
Fiqh Klasik: Mayoritas ulama sepakat penguasa berwenang mengatur dan memaksa pembayaran zakat demi kemaslahatan umum.
2. Teori Kebijakan Publik.
Model policy cycle (agenda setting, formulation, implementation, evaluation) relevan untuk menilai kebijakan zakat. Prinsip good governance—transparansi, akuntabilitas, partisipasi—menjadi tolok ukur tata kelola zakat.
3. Regulasi Nasional
UU No. 23/2011: Menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural pengelola zakat nasional.
PP No. 14/2014: Menjabarkan peran LAZ, tata cara pengumpulan, dan pelaporan.
Fatwa DSN-MUI & PSAK 109: Memberi pedoman syariah dan akuntansi zakat.
Fakta Aktual
1. Potensi dan Realisasi.
Potensi nasional 2024: ±Rp 327 triliun.
Realisasi 2023: ±Rp 31 triliun (BAZNAS).
Program Kebijakan:
Integrasi zakat dengan pajak: zakat yang dibayar melalui lembaga resmi dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.
Digitalisasi:
pembayaran melalui e-wallet, marketplace, dan kanal Perbankan Syariah meningkat >50 % per tahun.
3. Tantangan:
Literasi masyarakat tentang zakat maal/profesi masih rendah.
Koordinasi : BAZNAS–LAZ di tingkat Provinsi/Kabupaten belum seragam.
Basis data Mustahik nasional belum sepenuhnya terintegrasi.
Pembahasan:
A. Zakat sebagai Instrumen Hukum Publik
Sejak awal, zakat adalah kewajiban hukum yang dapat ditegakkan negara.
Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq bahkan memerangi kelompok yang menolak membayar zakat.
Di Indonesia, UU 23/2011 menegaskan zakat sebagai urusan publik yang dikelola lembaga resmi demi kepastian hukum, transparansi, dan keadilan distribusi.
B. Peran Kebijakan Publik :
1. Pemerataan Kesejahteraan: Kebijakan zakat harus berpadu dengan program pengentasan kemiskinan nasional agar dana zakat menjadi katalis pembangunan.
2. Integrasi Fiskal: Insentif pajak langsung (Tax Credit) mendorong Muzaki menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
3. Pengawasan dan Akuntabilitas: Audit independen dan laporan publik berkala meningkatkan kepercayaan masyarakat.
C. Strategi Optimalisasi
Literasi dan Edukasi: Kampanye nasional melalui sekolah, masjid, dan media digital.
Inovasi Teknologi: Platform big data untuk memetakan Mustahik, blockchain untuk transparansi transaksi.
Kemitraan Multipihak: Sinergi pemerintah, BAZNAS, LAZ, perbankan, dan filantropi swasta.
Zakat adalah kewajiban hukum sekaligus kebijakan publik yang memiliki potensi besar sebagai instrumen keadilan sosial.
Dengan regulasi yang sudah jelas, tantangan utama terletak pada implementasi literasi, integrasi data, dan kepercayaan publik.
Optimalisasi zakat menuntut sinergi pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi.
Menjadikan zakat sebagai kekuatan kebijakan publik berarti meneguhkan fungsi negara dalam mengelola solidaritas sosial.
Pemerintah, BAZNAS, dan LAZ harus meningkatkan literasi, transparansi, dan integrasi digital.
Ketika zakat dikelola sesuai prinsip Good Governance, ia bukan hanya ibadah, tetapi instrumen pembangunan yang menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dr. Ir. H. Narmodo, M.Ag
Pengamat Zakat Nasional dan Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta
Redaktur: Abdul Halim