JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah, mendesak pemerintah segera melakukan intervensi atas tingginya harga daging sapi di pasaran yang semakin dikeluhkan pedagang.
Kenaikan harga dinilai telah menekan daya beli masyarakat dan membuat pedagang berada di posisi sulit.
Menurut Hindun, keluhan pedagang daging sapi kini semakin meluas, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Bahkan, para pedagang mulai mewacanakan mogok jualan secara massal sebagai bentuk protes karena minat pasar terus menurun akibat harga yang kian melambung.
“Saya minta pemerintah turun tangan dan menertibkan rumah potong hewan (RPH). Banyak pedagang mengeluhkan biaya operasional yang tinggi karena tarif RPH terlalu mahal, padahal harga sapi hidup relatif stabil,” ujarnya di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan, tingginya biaya di RPH menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya harga daging sapi di tingkat konsumen.
Kondisi ini membuat margin pedagang semakin tipis dan tidak berkelanjutan.
“Kalau pedagang dipaksa menyembelih sapi sendiri, tentu itu tidak efisien dan justru memberatkan,” katanya.
“Intervensi pemerintah penting agar biaya operasional tidak terlalu membebani pedagang,” tegasnya lagi.
Selain persoalan RPH, Hindun juga menyoroti harga sapi hidup dari feedloter yang dinilai pedagang terlalu tinggi.
Ia menyebut, pedagang tidak memiliki banyak pilihan karena pasokan sapi potong saat ini didominasi oleh feedloter besar, sehingga posisi tawar pedagang menjadi sangat lemah.
“Harga sapi dari feedloter sudah tinggi sejak awal. Pedagang mengeluh karena harga beli sapi tidak sebanding dengan daya serap pasar. Ini membuat rantai usaha dari hulu ke hilir tidak sehat,” ujarnya.
Menurutnya, jika harga di tingkat feedloter tidak diawasi, maka tekanan akan terus bergeser ke pedagang dan akhirnya ke konsumen.
Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada hilir, tetapi juga berani mengevaluasi struktur harga dan distribusi sapi di tingkat feedloter agar tidak terjadi praktik yang merugikan pedagang kecil.
“Kalau dari hulu sudah mahal, pedagang mau tidak mau menaikkan harga. Ujungnya masyarakat yang terbebani. Negara harus hadir mengawasi agar harga sapi dari feedloter lebih rasional,” tegasnya.
Dia mengingatkan, jika situasi ini dibiarkan tanpa solusi konkret, maka kerugian akan dirasakan semua pihak.
“Kalau ini terus dibiarkan, justru makin banyak yang rugi. Pedagang rugi, masyarakat apalagi. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai mogok massal benar-benar terjadi,” katanya.
Sebelumnya, pedagang daging sapi se-Jabodetabek yang tergabung dalam APDI berencana mogok jualan karena dialog tak membuahkan hasil.
Ketua Umum APDI DKI Jakarta Wahyu Purnama menyebut kondisi pasar sudah tidak sehat bagi pedagang kecil-menengah dan sangat berdampak pada masyarakat menengah ke bawah.
“Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa seluruh anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi berhenti berjualan atau mogok dagang,” kata Wahyu dalam surat terbuka dikutip Rabu (21/1/26).
