Gedung DPR/MPR adalah simbol kedaulatan rakyat. Orde Baru pimpinan Soeharto jatuh karena rakyat.
Dimotori para mahasiswa yang bergerak menduduki gedung DPR/MPR.
Kedaulatan rezim Soeharto dengan sayap para anggota DPR/MPR akhirnya menyerah dan pasrah.
Refornasi yang dicanangkan telah berhasil. Orde Reformasi menata diri.
Aksi Mei 1998 adalah people power yang menumbangkan evil power atau dark power.
Desakan agar Soeharto diadili terus bergaung menuntut pertanggungjawaban pasca lengser dan terhenti karena yang bersangkutan sakit dan meninggal.
Dwifungsi ABRI yang menjadi tangan kekuasaan represif dikembalikan pada proporsi tentara, barak, dan kiprahnya.
Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang menjadi budaya politik diatur tegas akan pelarangan dan status kejahatannya baik dalam Tap MPR maupun Undang Undang.
UUD 1945 pun diamandemen.
Kini sejarah berulang meski bergerak secara kontradiktif.
Jokowi menjadi mantan Presiden yang paling keras diteriaki agar diadili.
Multifungsi Polri digugat publik.
Berperilaku bagai sebuah partai politik dengan sebutan partai coklat.
KKN merajalela baik era Jokowi maupun Prabowo.
UUD 1945 didesak untuk dimurnikan, partai politik mencuri kedaulatan dan oligarki menguasai negeri.
Reformasi 1998 harus diulangi dimana people power diundang untuk datang kembali.
Oligarki sebagai evil power atau dark power layak ditumbangkan.
Perilaku jahatnya terasa sangat menyengsarakan rakyat.
Membangun kesenjangan sosial yang tajam.
Politik, ekonomi, budaya, dan hukum pun diinjak-injak di bawah kendali kaum oligark.
Mereka adalah sekelompok orang serakah yang menjadi penjajah baru di Indonesia.
Prabowo sebagai penguasa, nyatanya payah dan tidak mampu memberi harapan.
Banyak dan gede omon saja. Sama dengan pendahulunya sein kanan belok kiri, inkonsisten.
Kata seorang tokoh ketika rakyat menuntut adili Jokowi, Prabowo teriak hidup Jokowi.
Saat Kapolri minta diganti atau dipecat, Prabowo akan memberi bintang maha putera.
MBG banyak diprotes rakyat, sang kepala akan diberi bintang jasa utama.
Prabowo menjawab kritik Guru Besar soal penghamburan uang MBG “Saya di jalan yang benar !”.
Prabowo can do no wrong.
Oligarki masih dipelihara bahkan semakin menggurita dan berkuasa.
Parlemen diperalat dan bahagia menjadi tidak berdaya.
Gedung rakyat ini harus kembali diguncang.
Reformasi 1998 akan terulang.
Merebut kembali kedaulatan rakyat adalah keniscayaan.
Reformasi jilid dua mungkin bulan MeI 2026.
Sambil memperingati pendudukan DPR/MPR Mei 1998. 28 tahun lalu.
Prabowo akankah menjadi Soeharto baru yang lengser segera?
Sejarah akan berbicara. Menghukum siapapun yang merasa “can do no wrong” atau berkata “l’etat c’est moi”.
Negara adalah Aku.
M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Redaktur: Abdul Halim
