Hak konstitusionsl setiap warga untuk berpolitik, bergabung dengan partai, dan menjadi ketua partai. Dasar konsitusional itu diturunkan ke dalam UU Partai, misalnya UU No 2 2008 dan penyempurnaannya. Maka ikutilah UU itu.
Dalam uu itu, keberadaan partai dibuktikan dengan akte, dan dalam akte harus ada AD/ART. Ikuti AD/ARTnya kalau mau mau gabung sebuah partai dan apalagi mau jadi ketuanya. Kalau tidak, itu nyerobot, maen kuat-kuatan, a political crime, anarki, bukan kebebasan politik.
Bisa saja anggota koalisi itu berperan untuk checks and balances, untuk kontrol pemerintah, tapi dalam prakteknya tidak mudah, tidak cukup independen. Maka checks and balances itu lebih bisa diperankan oleh partai yang berada di luar koalisi.
Kekuatan partai di DPR yang di luar koalisi tidak mesti harus mayoritas tapi harus cukup besar. Sebab kalau mayoritas dan kuat sekali, bisa membuat pemerintahan tidak jalan, deadlock. Cukup lah misalnya 40-45 persen anggota DPR dari partai bukan pendukung pemerintah.
Memang tidak ada aturannya berapa banyak partai yang dibolehkan untuk menjadi anggota koalisi pemerintah. Sekarang ini pemerintah boleh saja merangkul semua partai. Ini bisa membuat checks and balances lemah atau bahkan mati. Ini harus dipikirkan agar ada aturan tentang itu.
Pada masa presiden Abdurrahman Wahid, tidak ada partai yang jelas oposisi, tapi Golkar yang berkekuatan di dpr sekitar 25 persen cukup berperan untuk jadi motor checks and balances itu. Pada masa presiden Megawati juga tidak cukup jelas partai oposisinya kecuali PKB.
Pada masa presiden Susilo Bambang-Yudhoyono, kekuatan check and balances diperankan oleh PDIP, Gerindra, dan Hanura. Kekuatan mereka sekitar 30 persen di DPR. Lumayan. Kasus yang menonjol adalah interpelasi Bank Century. Juga bersebrangan soal UU Pilkada antara DPR dan presiden.
Pada term pertama presiden Jokowi, checks and balances dapat diperankan oleh Gerindra, Demokrat, dan PKS. Kekutan mereka juga sekitar 30 persen. Lumayan.
Pada term kedua presiden Jokowi, Gerindra dan Prabowo yang jadi lawan utama di Pilpres 2014 dan 2019 takluk pada pemerintah dengan imbalan 2 jabatan menteri. Ini kejadian politik langka di kolong langit. Yang di luar pemerintah tinggal PKS dan Demokrat.
Sikap oposisi PKS dan Demokrat terlihat dari sikap mereka terkait UU Cipta Kerja yang merupakan inisiatif pemerintah, dan revisi UU Pemilu. Dua partai itu menginginkan revisi seperti partai lain sebelumnya seperti Golkar dan Nasdem. Tapi kemudian tinggal dua partai itu yang ingin revisi.
Kekuatan PKS dan Demokrat di DPR hanya sekitar 15 persen. Ini merupakan jumlah yang paling kecil sejak presiden SBY.
Sekarang Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan menjadi ketua Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara. Bila hasil KLB ini diterima pemerintah dan menang di pengadilan jika AHY menggugat, bisa dipastikan Demokrat juga akan bergabung dengan pemerintah. Maka tinggal ada PKS sebagai oposisi. Kekuatannya sekitar 8% saja.
Bila tinggal 8 persen oposisi, maka checks and balances bisa dikatakan hilang dalam demokrasi kita. Dan demokrasi yang demikian sebenarnya bukan demokrasi, setidaknya demokrasi yang lemah.
PKS akan menjadi oposisi tunggal dengan kekuatan yang tak berarti. Ini punya konsekwensi lain: jumlah yang tak puas dengan kinerja pemerintah memang bukan mayoritas tapi cukuo besar, sekitar 30 persen. Ini lahan cukup luas untuk membesarkan PKS.
Karakteristik PKS selama ini adalah berpolitik dengan narasi Islam. Dengan posisi PKS sebagai oposisi tunggal, maka seolah-olah PKS lah yang menjadi wakil umat Islam berhadapan dengan pemerintah. Narasi ini bertemu dengan fakta bahwa umat Islam memang terbelah secara politik.
Di dua Pilpres terakhir, umat Islam terbelah dua. Yang membuat Jokowi menang di dua pilpres itu adalah pemilih nonmuslim. Dengan PKS sebagai oposisi tunggal, polarisasi politik karena identitas kemungkinan akan semakin dalam. Demokrasi dan stabilitas politik kita dalam ujian berat.
Terima kasih. Selamat akhir pekan. Sehat selalu bagi kita semua.
SAIFUL MUJANI
