Home Berita Kepadatan Mina Masih Menjadi Persoalan, DPR: Perlu Terobosan

Kepadatan Mina Masih Menjadi Persoalan, DPR: Perlu Terobosan

by Slyika

BERITAIND.COM, MEKKAH – Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi PKB Marwan Dasopang, menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 secara umum berjalan baik.

Namun, persoalan kepadatan jemaah di Mina masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusi bersama.

“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah,” kata Marwan di Mekkah, Arab Saudi, Jumat (29/6/26).

“Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama. Kapasitas tenda dan area yang tersedia belum mampu memberikan ruang yang cukup nyaman bagi seluruh jemaah. Kepadatan masih terjadi dan dirasakan langsung oleh jemaah,” lanjutnya.

Selain persoalan ruang, Marwan juga mencatat sejumlah fasilitas di Mina yang belum berfungsi secara optimal.

Mulai dari pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal hingga ketersediaan air yang belum sepenuhnya memadai di beberapa titik.

“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” ujarnya.

Marwan menegaskan perlunya langkah-langkah baru dan terobosan kebijakan untuk mengatasi persoalan Mina yang terus berulang setiap musim haji.

Menurutnya, apabila perluasan area Mina tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang tersedia, maka perlu mulai mengkaji alternatif lain, termasuk pembangunan tenda bertingkat maupun penataan ulang pola penempatan jemaah.

“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” kata Marwan.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar sebagian jemaah Indonesia yang hotelnya berada dalam jarak yang memungkinkan dapat menjalani skema tanazul sehingga beban kepadatan di Mina dapat berkurang secara signifikan.

Tanazul adalah skema yang memungkinkan jemaah haji tidak menginap (mabit) di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel atau akomodasi yang telah ditentukan.

“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku,” paparnya.

“Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya lagi.

Marwan menegaskan bahwa skema tersebut tentu memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta persetujuan dari pemerintah Arab Saudi.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI dapat memainkan peran strategis dalam melakukan komunikasi dan negosiasi dengan otoritas Saudi untuk mencari solusi jangka panjang.

“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan pemerintah Arab Saudi,” paparnya.

“Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya.

You may also like

Leave a Comment