BERITAIND.COM, JAKARTA – Markas Daerah Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Jambi kembali unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Jambi.
Attan ketua LMPP mendesak untuk ambil alih beberapa kasus di Kabupaten Tanjabtim, diantara SPDN, CSR petrochina 47 M, irigasi di Kelurahan Teluk Dawan, LMPP menilai kasus ini bak hilang ditelan bumi.
Namun menurut Attan, hingga saat ini tidak ada kejelasan soal kasus SPDN yang ditangani Kejari Tanjabtim, diantaranya kasus CSR dari PetroChina dan kasus Irigasi/Tanggul Teluk Dawan.
Kemudian terkait Temuan BPK RI Jambi soal CSR PetroChina.
“Kami mencurigai kedatangan SKK MIGAS ke Kejati Jambi dengan memberi dua mobil ambulans, apakah ada hubungan dengan pengungkapan Dana CSR Petrochina 47 miliar yang dikelola oleh PUPR Tanjabtim, kami patut curiga terkait hal ini,” katanya dalam keterangan yang diterima beritaind.com, Kamis (25/6/26).
Dia berharap, jangan sampai ada negosiasi di balik kedatangan SKK Migas dan negosiasi kasus-kasus yang telah disampaikan pada Kejati Jambi.
Pihaknya juga akan melakukan unjuk rasa di Mabes Polri, KPK dan di kantor Pusat Petrochina di Kuningan, Jakarta.
“Kejati Jambi jangan jadi preman untuk memalak APBD Tanjabtim, sesuai temuan BPK Jambi angka Rp4,5 miliar untuk pembangunan asrama putri Kejati, yang memakai Dana APBD Kabupaten Tanjabtim, itu bukanlah angka yang kecil. Seharusnya bisa memperbaiki fasilitas umum untuk kepentingan warga Tanjabtim, masih banyak jalan yang rusak di wilayah Tanjabtim, dan beberapa hari ini sering jadi sorotan di media sosial facebook,” tutup Attan.
