BERITAIND.COM, JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Anggia Ermarini menegaskan, permintaan maaf Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri atas gangguan pasokan BBM harus diikuti langkah pembenahan yang konkret dan terukur.
“Pertamina tidak cukup hanya menyampaikan permintaan maaf. Yang terpenting adalah memastikan pasokan BBM kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan energi. Jangan sampai kelemahan distribusi justru membebani masyarakat,” tegas Anggia, Sabtu (14/11/26).
Selanjutnya, kata dia, Komisi VI turut mendorong peningkatan armada transportasi darat dan laut, kapasitas penyimpanan, serta fasilitas terminal BBM.
Penerapan Early Warning System (EWS) secara terintegrasi dari kilang hingga SPBU juga harus diperkuat agar potensi gangguan distribusi dapat diantisipasi lebih awal.
“Jangan menunggu terjadi antrean panjang baru melakukan penanganan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi dan rencana kontingensi yang kuat, sehingga setiap potensi gangguan bisa segera diatasi sebelum merugikan masyarakat,” ujarnya.
Pertamina juga diminta berkoordinasi dengan BP BUMN dan Danantara dalam program streamlining, dengan tetap menjaga entitas anak usaha yang kepemilikan saham pemerintahnya 100 persen sebagai entitas induk.
