BERITAIND.COM, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), A. Halim Iskandar (Gus Halim), mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh desa di Indonesia terhubung jaringan internet memadai sebelum Undang-undang Satu Data Indonesia diberlakukan.
“Data paling jujur lahir dari desa, tetapi data itu harus bisa dikirim, diperbarui, dan diverifikasi melalui jaringan internet. Kalau desanya masih blank spot, bagaimana datanya mau masuk ke dalam sistem nasional?” ujar Halim di Jakarta, Jumat (13/11/26).
Gus Halim menjelaskan regulasi Satu Data Indonesia memosisikan desa sebagai hulu pendataan yang selanjutnya diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum dijadikan acuan resmi kebijakan pemerintah.
“Jangan sampai UU Satu Data justru melahirkan ketimpangan baru, di mana desa yang punya internet datanya tercatat sementara desa tanpa internet hilang dari peta kebijakan. Kondisi seperti itu sangat tidak adil bagi masyarakat desa,” tegas mantan Menteri Desa tersebut.
Dia meminta Komdigi segera melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh titik blank spot dan desa dengan koneksi sinyal lemah di berbagai wilayah.
“Pemerintah punya waktu menyiapkan aturan turunan dan lembaga penyelenggaranya,” kata Halim.
Gus Halim meminta Komdigi bersinergi secara lintas sektoral dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, serta BPS guna menyelaraskan standar aplikasi dan sistem keamanan data desa.
“Keakuratan dan keamanan data masyarakat desa merupakan aset strategis negara yang harus dilindungi bersama,” tuturnya.
Pemerataan akses internet dipandang sebagai kunci utama dalam mewujudkan keadilan informasi dan percepatan transformasi digital nasional.
“Tidak boleh lagi ada desa yang terisolasi dari jaringan komunikasi saat era Satu Data Indonesia resmi dimulai,” pungkas Gus Halim.
