BERITAIND.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 setelah dewan menjalani masa reses.
Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan.
Dalam kesempatan tersebut, Puan kemudian menyinggung mengenai kasus penyadapan terhadap Presiden yang diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri termasuk mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegas Puan.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” sambung cucu Bung Karno tersebut.
Berikut sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR menjalani fungsi pengawasan:
1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI;
2. penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan;
3. penanganan kasus perundungan anak;
4. upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak;
5. percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana;
6. gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang
dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri;
7. perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial;
8. evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak;
9. kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. pemerataan program revitalisasi sekolah;
11. perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; dan
12. penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
