BERITAIND.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB Fauqi Hapidekso, mengecam keras dugaan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang terhadap seorang mahasiswi.
Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Fauqi menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, pelaku harus dijatuhi hukuman berat sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Jika terbukti melakukan kekerasan seksual, pelaku harus dihukum berat. Tidak boleh ada kompromi dan perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan memiliki jabatan sebagai kepala daerah,” tegas Fauqi di Jakarta, Selasa (17/11/26).
Ia menyayangkan dugaan tindak kekerasan seksual tersebut justru melibatkan seorang pejabat publik yang semestinya menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.
“Seorang bupati seharusnya menjadi pengayom masyarakat. Jabatan itu merupakan amanah untuk melindungi dan melayani rakyat,” ujarnya.
Fauqi juga menyoroti potensi relasi kuasa yang timpang dalam kasus tersebut.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya mendalami peristiwa yang dilaporkan korban.
“Telusuri seluruh kemungkinan, termasuk apakah ada perempuan lain yang pernah mengalami kekerasan seksual, pelecehan, ancaman, atau intimidasi yang melibatkan pihak terlapor,” katanya.
Untuk membuka ruang bagi kemungkinan korban lain agar berani bersuara, Fauqi mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan perempuan menyediakan posko pengaduan khusus.
“Perlu dibuka posko pengaduan bagi masyarakat, khususnya perempuan yang mungkin pernah mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan seksual,” ungkapnya.
Ia menekankan, pembukaan posko pengaduan bukan untuk membangun penghakiman di ruang publik, melainkan memastikan setiap dugaan kekerasan seksual dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.
