BERITAIND.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya, menilai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah merupakan indikator serius…
publik
-
Berita
Kepala Daerah Banyak Terjaring OTT KPK, Komisi II Minta Pembinaan Integritas Pejabat Publik Dievaluasi
by Slyikaby Slyika -
Berita
Isu Pilkada Lewat DPRD, Ray Rangkuti Singgung Kepercayaan Publik Menurun pada Anggota Dewan
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah jadi sorotan publik. Salah satunya adalah pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Pilkada tak langsung bisa mengembalikan…
-
Berita
FWK: Pejabat Jangan Antikritik, Pers Selalu Hadir untuk Kepentingan Publik
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) berpendapat peran pers dalam penanganan bencana sangat penting, tak sekadar sebagai pencatat peristiwa. Peran pers menyuarakan kondisi korban yang sesungguhnya di lapangan, menjaga nurani…
-
JAKARTA – Lembaga Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (Elkape) mendesak Panitia Seleksi (Pansel) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) membuka seluruh informasi proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS…
-
Berita
Dikritik Warganet, DPR Desak Danantara Perbaiki Website dan Tingkatkan Keterbukaan Publik
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah, menanggapi ramainya kritik warganet soal kualitas website Danantara yang dinilai tidak informatif, kurang terstruktur, dan usang. Kritik tersebut telah mencuat…
-
JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mafirion, menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua. Dia menilai jika temuan…
-
Mantan Gubernur Sumatera Selatan dua periode, Alex Noerdin, kembali menjadi pembicaraan publik. Di tengah perjalanan hukum yang belum sepenuhnya selesai, muncul seruan dari berbagai kalangan agar Presiden RI memberikan amnesti…
-
Zakat bukan sekadar ibadah ritual, melainkan institusi hukum dan kebijakan publik yang menata distribusi kekayaan dalam masyarakat muslim. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan peraturan turunannya menjadi landasan…
-
Berita
Dikeluhkan Masyarakat, DPR Minta PPATK Tinjau Ulang Kebijakan Blokir Rekening Dorman
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Anna Mu’awanah, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meninjau ulang kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif yang dinilai menimbulkan keresahan dan kerugian di…
