TANJABTIM – Soal temuan Rp7 miliar di Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi di tahun anggaran 2022 masih menjadi misteri dan penuh tanda tanya terkait proses atau progres pengembaliannya.
Temuan di Dinas PUPR menjadi temuan terdahsyat selama dua priode kepemimpinan Romi Hariyanto selama menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Beredar kabar, dari angka nominal temuan di Dinas PUPR tersebut progresnya baru dikembalikan 6,6 persen, tentunya menimbulkan bermacam-macam asumsi publik.
Yudi Hariyanto. E.Y selaku anggota DPRD dari Partai Nasdem saat dimintai tanggapan via whatsApp soal pengembalian temuan di Dinas PUPR mengatakan, dia menekankan kepada Dinas PUPR segera menyelesaikan temuan BPK tersebut.
Ia juga mendorong Inspektorat untuk menyerahkan ke APH, Jumat (1/12/23).
“Di paripurna beberapa hari lalu di gedung terhormat (DPRD) juga sudah kami sampaikan. Bahwa kami menekankan kepada Dinas PUPR segera menyelesaikan nilai temuan BPK tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.357.065.069,39 yang baru di indaklanjuti hanya sebesar 6,6 persen dari jumlah temuan,” jelasnya.
Dirinya meminta kepada inspektorat menjadi garda terdepan pencegahan, pembinaan yang benar-benar profesional untuk menyelamatkan keuangan daerah dari upaya-upaya penyelewengan oknum tidak bertanggung jawab.
“Jangan samapai inspektorat jadi alat untuk melindungi yang bersalah dan jadi alat untuk mencari kesalahan bagi pengelola keuangan yang benar-benar mau taat dengan ketentuan peraturan undang-undang,” paparnya.
Dirinya secara tegas meminta inspektorat fokus menindaklanjuti hasil temuan BPK atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tahun anggaran 2022.
“Apabila tidak ada itikad baik dari pihak terkait, saya mendorong untuk segera diserahkan kepada APH karena temuan BPK RI tidak sama dengan kredit rumah yang bisa angsur,” pungkas lelaki yang akrab disapa Muk Yudi ini.
Penulis: Jon Tanjung
