JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Ahmad, menanggapi aksi demonstrasi yang mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.
Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
“Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah harus berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada arogansi atau merasa paling benar sendiri,” tegas Ali, Kamis (14/8/25).
Ali menilai, kericuhan di Pati akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh nyata bagaimana kebijakan yang tidak disosialisasikan dan tidak melibatkan rakyat bisa memicu gejolak.
“Di banyak daerah lain, PBB juga naik. Tapi hanya di Kabupaten Pati yang sampai terjadi kerusuhan,” katanya.
“Ini menunjukkan ada masalah dalam cara berkomunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya lagi.
Selain Pati, beberapa daerah juga menaikan PBB, yaitu Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Masyarakat di daerah itu juga melakukan protes, tapi tidak terjadi kerusuhan seperti di Pati.
Ia mengingatkan para kepala daerah untuk mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada rakyat.
“Kalau mau aman dan kondusif, ya dengarkan suara rakyat dulu. Demokrasi itu kan intinya partisipasi,” tambahnya.
Ali berharap, Pemkab Pati segera mencari solusi damai mengedepankan musyawarah, sehingga ketegangan di masyarakat segera mereda.
Dia juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan melakukan mediasi.
Pemerintah pusat harus menjadi mediator antara bupati dengan perwakilan masyarakat.
“Masalah Pati harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat harus secepatnya turun tangan,” tegas Ali.
Seperti diberitakan, masyarakat Pati menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Alun-alun, Rabu (13/8/25).
Mereka mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Sang kepala daerah dianggap arogan.
Sebelumnya, persoalan itu dipicu kenaikan PBB 250 persen.
