BERITAIND.com, JAKARTA – Kabar kelam datang dari sektor ekspor perikanan nasional. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak pemerintah segera menginvestigasi menyeluruh atas temuan mengejutkan terkait dugaan kerja paksa dan perbudakan dalam rantai pasok tuna Indonesia-Australia.
Neng Eem menegaskan, laporan yang dirilis Greenpeace Indonesia merupakan noda besar bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Ia meminta pemerintah tidak menutup mata demi sekadar menjaga angka ekspor, sementara hak asasi manusia para pelaut diperas di tengah laut.
“Kita tidak bisa diam ketika ada warga negara kita yang diduga mengalami kerja paksa bahkan perbudakan. Negara harus hadir memastikan perlindungan pekerja berjalan dan tidak ada lagi praktik perbudakan di sektor mana pun,” tegas Neng Eem di Jakarta, Jumat (6/3/26).
Laporan Greenpeace Indonesia mengungkap nasib pilu 25 Awak Kapal Perikanan (AKP) Indonesia yang bekerja di 17 kapal penangkap tuna berbendera Indonesia.
Mereka dilaporkan dipaksa bekerja hingga 21 jam per hari tanpa istirahat memadai dan terisolasi dari komunikasi luar.
Tak hanya fisik yang diperas, para pekerja ini juga diduga menjadi korban manipulasi finansial.
Skema bagi hasil yang gelap serta praktik pinjaman uang yang dimanipulasi membuat para pelaut ini terjebak dalam lingkaran jeratan utang yang tak berujung.
“Jangan sampai kita hanya mengejar keuntungan dari ekspor perikanan, sementara pekerja kita menjadi korban perbudakan. Ini bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia,” ujar Ketua Fraksi PKB MPR RI tersebut.
Lebih lanjut, Neng Eem mengingatkan bahwa praktik perbudakan dalam rantai pasok global dapat memicu sanksi hingga boikot internasional terhadap produk perikanan Indonesia.
Investigasi cepat dan terkoordinasi lintas kementerian dianggap sebagai harga mati untuk menyelamatkan martabat negara di pasar global.
Ia menuntut pemerintah bergerak cepat melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan atau pemilik kapal yang terbukti melakukan pelanggaran berat tersebut.
“Pemerintah harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Pastikan investigasi dilakukan secara serius agar praktik kerja paksa tidak lagi terjadi dalam industri perikanan kita. Reputasi kita sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.
