BERITAIND.COM, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi mengapresiasi capaian pemerintah menurunkan angka putus sekolah pada seluruh jenjang pendidikan lima tahun terakhir.
Berdasarkan data tahun ajaran 2020/2021 hingga 2024/2025, angka putus sekolah mengalami penurunan pada semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah.
Penurunan paling signifikan terjadi pada jenjang SMA dan SMK.
Pada tahun ajaran 2024/2025, jumlah total angka putus sekolah tercatat sekitar 66.866 siswa.
Angka tersebut menurun sekitar 20,1 persen dibandingkan tahun ajaran 2020/2021 yang mencapai 83.724 siswa.
Politisi yang akrab disapa Gus Hilman itu menilai capaian tersebut menunjukkan adanya upaya serius pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan menjaga keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
“Penurunan angka putus sekolah tentu patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya kerja keras pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” ujarnya.
Meski demikian, Gus Hilman mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri.
Menurutnya, angka putus sekolah yang masih mencapai puluhan ribu siswa menjadi tantangan besar yang harus terus diatasi secara serius dan berkelanjutan.
“Pemerintah tidak boleh berpuas diri karena angka putus sekolah masih sangat tinggi,” katanya.
“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus terus bekerja keras untuk menurunkan angka tersebut,” tegasnya lagi.
Gus Hilman menekankan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
Karena itu, berbagai faktor penyebab putus sekolah, mulai dari persoalan ekonomi, akses pendidikan, hingga faktor sosial harus ditangani secara komprehensif.
“Jumlah siswa putus sekolah harus dicegah agar anak-anak Indonesia mendapatkan pelayanan pendidikan dengan baik,” jelasnya.
“Dengan begitu, kualitas sumber daya manusia Indonesia juga akan semakin meningkat,” katanya lagi.
Komisi X DPR RI, lanjut Gus Hilman, akan terus mendorong penguatan kebijakan pendidikan yang berpihak pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
