Ada ilusi besar yang terus dipelihara dalam ruang publik Indonesia, seolah-olah oposisi dan kekuasaan selalu berdiri di dua tebing yang saling berhadapan.
Yang satu dianggap mewakili perlawanan, yang lain melambangkan negara.
Yang satu berbicara atas nama “akal sehat”, yang lain memegang instrumen kekuasaan.
Namun politik Indonesia jarang sesederhana itu.
Di balik panggung yang bising, sering kali ada lorong sunyi, lorong jaringan, patronase, genealogis intelektual, dan koneksi historis yang menghubungkan kritik, kapital, dan kekuasaan dalam satu ekosistem elite.
Dalam lanskap inilah posisi Rocky Gerung menarik dibaca kembali.
Ia bukan sekadar komentator politik yang muncul dari ruang kosong.
Ia adalah figur publik yang bergerak dalam sejarah panjang tradisi intelektual tertentu, beririsan dengan jaringan lama PSI, orbit Sjahrir, dan bayang-bayang teknokrasi ekonomi Orde Baru.
Tulisan ini adalah sebuah analisa, Ini adalah pembacaan struktur.
Sebuah usaha menyalakan lampu di ruangan yang selama ini sengaja dibuat remang.
1967: Saat Negara, Tehnokrat, dan Modal Bertemu
Untuk membaca Rocky Gerung hari ini, kita perlu mundur ke tahun 1967. Indonesia baru saja keluar dari transisi paling berdarah dalam sejarah politik modernnya.
Orde Lama runtuh, Orde Baru naik, dan negara sedang mencari arsitektur ekonomi baru untuk menyambungkan diri ke kapitalisme global.
Di titik itulah Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo kembali memainkan peran sentral.
Ia bukan hanya ayah biologis Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo.
Ia adalah salah satu begawan ekonomi Indonesia, mantan menteri pada era Soekarno dan Soeharto, serta figur penting dalam tradisi Partai Sosialis Indonesia atau PSI lama.
Antara mencatat bahwa Prabowo sendiri pernah menyebut ayahnya sebagai bagian dari PSI lama ketika berbicara di Kongres PSI tahun 2025.
Pada Juli 1967, Soemitro bersama Mochtar Lubis mendirikan Indoconsult Associates, salah satu firma konsultan bisnis awal di Indonesia.
Catatan biografis tentang Soemitro menyebut Indoconsult sebagai bagian dari kiprah bisnisnya setelah kembali dari pengasingan politik.
Dalam narasi ekonomi-politik, inilah salah satu bentuk awal “pintu putar” antara intelektual negara, konsultan kebijakan, dan modal swasta.
Indoconsult bukan sekadar kantor. Ia adalah model.
Sebuah cetak biru tentang bagaimana pengetahuan teknokratik dapat menjadi jembatan antara negara dan pasar.
Dari titik inilah lahir pola yang terus berulang: negara membuat regulasi, teknokrat mendesain arah kebijakan, konsultan menerjemahkan bahasa kekuasaan ke bahasa bisnis, lalu konglomerasi mengeksekusi peluang.
Catatan tentang Soemitro juga menyebut keterlibatannya dalam kebangkitan Grup Astra sejak 1968, termasuk peran dalam membantu Astra memperoleh distribusi Toyota, serta posisinya sebagai Presiden Komisaris Astra pada 1992 ketika perusahaan itu menghadapi guncangan besar.
Disinilah kita melihat pola awal oligarki modern Indonesia, bukan sekadar konglomerat membeli negara, melainkan negara, teknokrasi, dan kapital tumbuh dalam satu kebun yang sama.
Dari PSI Lama ke Padi Kapas: Genealogy Intelektual Rocky Gerung
Rocky Gerung selama ini sering dipersepsikan sebagai “pertapa intelektual” yang berdiri di luar sistem.
Ia tampil dengan bahasa filsafat, kritik tajam, dan diksi yang menggigit. Namun secara historis, ia tidak hadir dari ruang hampa.
Jejak formal yang penting dapat dilihat dari Partai Perjuangan Indonesia Baru atau PPIB.
Dokumen KPU tentang peserta Pemilu 2009 mencatat bahwa Partai Perjuangan Indonesia Baru berdiri pada 23 September 2002, diinisiasi oleh Dr. Sjahrir, dengan pendiri antara lain Dr. Sjahrir, Rocky Gerung, dan M. Chatib Basri.
Dokumen yang sama mencatat Nurmala Kartini Sjahrir sebagai ketua umum.
Ini bukan data kecil. Ini menunjukkan bahwa Rocky bukan hanya pengamat dari luar pagar.
Ia pernah berada dalam satu konfigurasi politik-intelektual bersama Dr. Sjahrir, Chatib Basri, dan Nurmala Kartini Sjahrir.
Artinya, ada jalur historis yang menghubungkan Rocky dengan tradisi liberal-teknokratik, demokrasi prosedural, ekonomi pasar, dan warisan PSI lama.
Dr. Sjahrir sendiri bukan figur pinggiran. Pemerintah melalui Setneg mencatat Sjahrir sebagai ekonom, aktivis Malari 1974, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang ekonomi yang dilantik pada 11 April 2007.
Maka, ketika Rocky berbicara tentang akal sehat, demokrasi, kebebasan sipil, atau kritik terhadap populisme, kita perlu membaca dari mana kosakata itu berasal.
Ia bukan sekadar retorika spontan. Ia merupakan produk dari tradisi intelektual tertentu, rasionalisme politik, teknokrasi sipil, anti-populisme, dan liberalisme prosedural yang sejak lama hidup di sekitar orbit PSI-Sjahrir.
Disinilah Tesis utamanya muncul, Rocky bukan anomali di luar sistem.
Ia adalah anak sah dari sebuah silsilah intelektual elite yang sejak lama beroperasi di persimpangan antara kritik publik, teknokrasi ekonomi, dan jaringan kekuasaan.
PSI Lama, Prabowo, dan Sengketa Warisan Historis
Ketika Presiden Prabowo Subianto pada 2025 menyebut PSI modern sebagai penerus semangat PSI lama, reaksi keras Rocky Gerung menjadi menarik.
Antara mencatat Prabowo mengaku emosional mendengar kata PSI karena ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, pernah menjadi tokoh PSI lama.
Prabowo bahkan menyampaikan bahwa PSI modern menjadi semacam penerus perjuangan Partai Sosialis Indonesia.
Dipermukaan, ini terlihat sebagai perdebatan sejarah partai. Namun di bawah permukaan, ini adalah perebutan otoritas simbolik.
Bagi Prabowo, PSI lama adalah warisan ayahnya.
Bagi Rocky dan lingkaran Sjahrir, PSI lama adalah warisan intelektual yang tidak bisa dipindahkan begitu saja menjadi kosmetik elektoral.
Di sinilah Rocky tampak tidak sekadar berbicara sebagai komentator, melainkan sebagai penjaga gerbang memori politik.
Ia sedang mempertahankan satu klaim, bahwa PSI lama bukan sekadar nama, bukan sekadar nostalgia, dan bukan sekadar singkatan yang bisa diwariskan kepada partai baru.
PSI lama adalah tradisi intelektual yang memiliki Sanad, jaringan, dan martabat historisnya sendiri.
Namun pertanyaannya, ketika seseorang menjadi penjaga warisan intelektual sebuah elite lama, sejauh mana ia bisa benar-benar menjadi oposisi radikal terhadap elite baru yang masih terhubung dengan silsilah lama itu?
2025: Reaktivasi Padi Kapas dan Konsolidasi Elite Baru
Peristiwa 28 Juli 2025 menjadi penting. Yayasan Padi Kapas Indonesia diluncurkan di Main Hall Bursa Efek Indonesia.
CNBC Indonesia mencatat peluncuran yayasan itu berlangsung pada 28 Juli 2025 di BEI, sekaligus mengenang kontribusi Dr. Sjahrir terhadap pasar modal Indonesia.
Lokasinya saja sudah berbicara, Bursa Efek Indonesia. Bukan pesantren. Bukan kampus rakyat.
Bukan balai buruh. Tetapi jantung kapitalisme finansial nasional.
Pada saat yang sama, konfigurasi ekonomi-politik Indonesia sedang bergerak cepat.
Luhut Binsar Pandjaitan menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional, lembaga yang memberi dukungan dan rekomendasi kepada Presiden dalam percepatan kebijakan strategis dan program prioritas ekonomi.
Diporos lain, Pandu Sjahrir tampil sebagai Chief Investment Officer Danantara Indonesia.
Situs resmi Danantara menyebut Pandu Sjahrir sebagai CIO Danantara Indonesia dan menjelaskan bahwa Danantara dibentuk melalui UU Nomor 1 Tahun 2025 sebagai badan pengelola investasi strategis di bawah presiden untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah serta aset BUMN.
Reuters mencatat Danantara diluncurkan pada Februari 2025, dirancang sebagai sovereign wealth fund baru Indonesia, dengan mandat mengelola aset besar dan investasi strategis negara.
Reuters juga mencatat adanya perhatian terhadap transparansi, tata kelola, dan independensi politik lembaga ini.
Dititik ini, lingkaran mulai terlihat, Sjahrir sebagai simbol intelektual, Padi Kapas sebagai rumah gagasan, Rocky sebagai artikulator publik, Luhut sebagai simpul kebijakan ekonomi, Pandu Sjahrir sebagai operator investasi strategis, dan Danantara sebagai kendaraan baru pengelolaan kapital negara.
Ini bukan berarti semuanya berada dalam satu komando gelap.
Analisis yang serius tidak boleh malas dengan tuduhan konspiratif.
Tetapi jaringan ini menunjukkan sesuatu yang lebih halus: adanya ekosistem elite yang saling mengenal, saling mewarisi, dan saling mengisi ruang negara, pasar, serta opini publik.
Dalam bahasa Jawa walikan ini disebut Network Continuity, kesinambungan jaringan.
Aktornya bisa berganti, panggungnya bisa berubah, tetapi jalur pengaruhnya tetap hidup.
Kritik Tajam, Tetapi Tidak Selalu Simetris
Fenomena ini membantu kita membaca perbedaan nada kritik Rocky Gerung.
Pada 2023, Rocky menjadi pusat kontroversi setelah ucapannya terhadap Presiden Joko Widodo memicu laporan hukum dari berbagai pihak.
Detik News mencatat tim hukum PDIP mendatangi Bareskrim untuk melaporkan Rocky atas dugaan fitnah dan berita bohong terkait pernyataannya terhadap Presiden Jokowi.
Detik juga mencatat adanya beberapa laporan lain di Polda Metro Jaya terkait pernyataan Rocky yang dianggap menghina Jokowi.
Namun terhadap pemerintahan Prabowo, kritik Rocky terlihat lebih terukur.
Ia tetap mengkritik, tetapi sering kali kritiknya bergerak pada level manajerial, menteri, koordinasi teknis, desain kebijakan, atau kualitas komunikasi politik.
Serangannya jarang berubah menjadi delegitimasi personal yang ekstrem sebagaimana terjadi pada era Jokowi.
Disinilah publik perlu bertanya, apakah ini sekadar perubahan konteks politik, atau ada batas psikologis-historis dalam kritik Rocky ?
Seseorang bisa sangat tajam terhadap musuh politik yang jauh dari rumah intelektualnya.
Tetapi terhadap kekuasaan yang masih memiliki sambungan genealogis dengan tradisi tempat ia dibentuk, kritik sering kali berubah menjadi koreksi internal.
Pedang tetap dihunus, tetapi tidak diarahkan ke jantung.
Oposisi Terkelola dan Dominasi Narasi
Dalam demokrasi modern, rezim yang cerdas tidak selalu membungkam kritik. Kadang ia justru membiarkan kritik hidup, selama kritik itu berada dalam pagar yang bisa diprediksi.
Inilah yang disebut dominasi narasi. Kritik diproduksi, diserap, dikemas, lalu dipantulkan kembali kepada publik sebagai tontonan.
Masyarakat merasa sedang menyaksikan perlawanan, padahal yang terjadi bisa saja hanya sirkulasi energi politik di dalam akuarium elite yang sama.
Rocky Gerung dalam konteks ini berfungsi sebagai figur paradoksal.
Ia membuka ruang kritik, tetapi sekaligus menguasai kanal kritik.
Ia membuat publik merasa ada suara perlawanan, tetapi bahasa kritiknya tetap berada dalam koridor filsafat, ironi, dan satire intelektual.
Kemarahan rakyat tidak selalu berubah menjadi organisasi politik. Ia sering habis menjadi potongan video, tepuk tangan, dan viralitas digital.
Disinilah letak kecanggihan operasi opini publik, bukan meniadakan oposisi, tetapi mengelola oposisi.
Bukan membungkam suara, tetapi menentukan frekuensi suara mana yang boleh menjadi dominan.
Pasal 33 dan Pertanyaan Geo-ekonomi
UUD 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Naskah UUD 1945 dapat dilacak dalam dokumen resmi negara, termasuk basis data peraturan BPK dan dokumen MK.
Tetapi dalam praktik ekonomi-politik Indonesia, “asas kekeluargaan” kerap mengalami pembelokan makna. Ia tidak selalu hadir sebagai ekonomi rakyat.
Kadang ia berubah menjadi kapitalisme kekerabatan: pengelolaan sumber daya strategis oleh jaringan elite yang berputar dari masa ke masa.
Dari lisensi otomotif era Orde Baru, firma konsultan ekonomi, pasar modal, hingga badan investasi strategis negara, pertanyaannya tetap sama, apakah negara benar-benar mengelola hajat hidup rakyat, atau negara sedang menjadi kendaraan konsolidasi kapital elite ?
Danantara, misalnya, memiliki potensi besar menjadi instrumen transformasi ekonomi nasional.
Namun justru karena skalanya besar, publik berhak menuntut tata kelola yang terang, laporan keuangan, audit, peta investasi, mitigasi konflik kepentingan, dan batas yang jelas antara mandat pembangunan dengan kepentingan jaringan.
Reuters mencatat bahwa kredibilitas Danantara sangat bergantung pada transparansi dan pemisahan yang jelas antara peran kebijakan dan peran investasi.
Dititik inilah kritik terhadap Rocky Gerung menjadi relevan, ketika ia bicara “akal sehat”, publik berhak bertanya, akal sehat milik siapa ?
Akal sehat rakyat, atau akal sehat teknokratik elite ? Akal sehat konstitusi, atau akal sehat pasar modal ?
Membaca Kritik dari Jejak Silsilah
Rocky Gerung akan terus menjadi figur penting dalam percakapan publik Indonesia.
Ia punya kecerdasan retoris, keberanian verbal, dan kemampuan membingkai isu dengan bahasa yang memikat.
Tetapi publik tidak boleh berhenti pada pesona panggung.
Kita harus membaca panggung bersama kabel-kabel di belakangnya.
Jejak Soemitro, Indoconsult, Astra, PSI lama, Sjahrir, Padi Kapas, PPIB, Luhut, Pandu Sjahrir, dan Danantara menunjukkan bahwa sejarah elite Indonesia tidak bergerak dalam garis putus-putus.
Ia bergerak dalam aliran panjang, dari teknokrasi Orde Baru menuju kapitalisme finansial pasca-2024.
Maka, persoalannya bukan apakah Rocky boleh mengkritik. Tentu boleh. Bahkan harus.
Persoalannya adalah apakah publik boleh mengkritik balik struktur historis yang membentuk sang pengkritik.
Jawabannya juga harus boleh, bahkan wajib.
Karena dalam republik yang sehat, tidak ada suara yang kebal dari pemeriksaan.
Termasuk suara yang mengaku berbicara atas nama akal sehat.
Dan mungkin di situlah tugas publik hari ini, bukan hanya mendengar siapa yang paling lantang berbicara, tetapi menelusuri dari mana suara itu berasal, kepada jaringan mana ia tersambung, dan di titik mana kritiknya tiba-tiba berhenti.
Madi Saputra, Pengamat Politik Nasional
Redaktur: Abdul Halim
