JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohamad Toha, menyoroti kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan…
asn
-
Berita
WFA Demi Efisiensi Anggaran, Komisi II: Tak Boleh Ciptakan Ketidakadilan bagi ASN
by Slyikaby Slyika -
Berita
Perangkat Desa Adukan Ketidakjelasan Status Kepegawaian, Komisi II PKB Janji Kawal Aspirasi
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Sejumlah perangkat desa menggelar audiensi dengan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin, di Ruang Rapat Fraksi PKB, Gedung DPR, Senin (17/11/25). Mereka menuntut kejelasan…
-
Berita
Dukung Pemecatan ASN Penginjak Alquran, Komisi II: Itu Pelanggaran Hukum Berat
by Slyikaby SlyikaJAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Eka Widodo (Edo) mendukung keputusan Pemkab Kepahiang, Bengkulu, yang telah memecat Vita Amalia, aparatur sipil negara (ASN) yang…
-
Berita
Pencairan Rapel Kenaikan Gaji ASN, Komisi II: Harus Dibarengi Peningkatan Kinerja
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Ahmad, mengapresiasi langkah pemerintah yang menetapkan jadwal pencairan rapel kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI,…
-
Berita
Pengamat dan DPR: Evaluasi Rangkap Jabatan ASN Sebagai Komisaris Entitas Bisnis Negara
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara pada 6 Oktober silam masih menjadi diskusi hangat. Banyak harapan agar aturan ini dapat menjadi landasan penguatan tata…
-
Berita
Gaji Guru dan Dosen ASN Dinaikkan, Wakil Ketua Komisi X: Gaji Guru Honorer Juga Harus Naik
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lalu Hadrian Irfani, memberikan apresiasi tinggi terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menaikkan gaji Aparatur…
-
YOGYAKARTA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum terus melakukan percepatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang hukum. Sebagai langkah proaktif, BPSDM Hukum menyambangi Pemerintah Provinsi Daerah…
-
Berita
Menjawab Tantangan Pimpinan Masa Depan BPSDM Hukum Gelar Penilaian Kompetensi 58 Pimti Pratama
by Slyikaby SlyikaDEPOK — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum melaksanakan kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Potensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan…
-
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha, mendesak pemerintah segera mengevaluasi sistem absensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih efektif dan transparan. Hal ini ia utarakan buntut kasus…
