SURABAYA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru akan segera berlaku pada 2 Januari 2026. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru harus disahkan sebelum 1 Januari…
Menteri
-
Berita
KUHAP Baru Harus Berorientasi Due Process of Law yang Memberi Perlindungan HAM
by Slyikaby Slyika -
JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) terkait kebudayaan. Pengesahan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara…
-
DEPOK – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum terus komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum. Dalam acara Media Gathering yang diselenggarakan hari ini di Guest House…
-
JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengutus tim Sekjen dan Dirjen AHU untuk proses pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi yang rencana pada Kamis 6 Maret 2025 bertolak ke Italia.…
-
Berita
Komisi IV: Menteri KKP Harus Maksimalkan Potensi Kelautan untuk Pariwisata
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Rina Sa’adah menyatakan, Indonesia mempunyai potensi kelautan yang sangat besar. Dia pun meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memaksimalkan potensi…
-
JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) mewakili pemerintah Indonesia, berkomitmen memperbaiki ekosistem musik di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, usai menerima kunjungan perwakilan Asosiasi Komposer Seluruh…
-
Berita
Menkum Supratman: Semakin Mudah Menyusun Peraturan Perundang-undangan dengan e-Harmonisasi
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Kini pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi semakin cepat dan mudah. Kementerian Hukum (Kemenkum) telah memiliki layanan e-Harmonisasi dan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua layanan ini dapat…
-
MAJALENGKA – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanul Haq menekankan pentingnya penguatan kelembagaan yang mengatur eksistensi pesantren. Salah satunya dengan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di…
-
Berita
Bukan Sekadar Kemenangan, Pengayoman Run 2025 Bangun Kebersamaan untuk Hidup Sehat
by Slyikaby SlyikaJAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) menyelenggarakan Pengayoman Run 2025, ajang lari 5 km dan 10 km, Minggu (23/2/25). Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan ajang lari ini bukan bertujuan memenangkan…
