CIREBON – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar Rembug Warga bertajuk Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Pondok Pesantren Gedongan, Cirebon, Jawa Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyusun arah kebijakan pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang masih membelenggu banyak daerah.
Dalam sambutannya, Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti tingginya angka kemiskinan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk kawasan pedesaan dan kantong-kantong masyarakat pinggiran.
Ia menyebutkan, kemiskinan ekstrem bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga soal keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
“Rembug warga seperti ini penting untuk menyerap suara-suara masyarakat akar rumput. Kita tidak bisa memberantas kemiskinan ekstrem hanya dari balik meja. Harus turun langsung, mendengar, dan bertindak nyata,” tegasnya di hadapan para kiai, tokoh masyarakat, santri, dan warga Cirebon, Kamis (17/7/25).
Cak Imin menyampaikan komitmennya menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2026 sebagaimana diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.
Target ambisius itu, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut bukanlah mimpi jika seluruh elemen bangsa bekerja bersama, termasuk melibatkan kekuatan lokal seperti pesantren, koperasi desa, dan komunitas warga.
“Kemiskinan ekstrem kita saat ini masih di angka 3,1 juta. Saya diminta Pak Prabowo secara khusus bekerja keras (entaskan kemikinan ekstrem), untuk 2026 ini harus 0 persen miskin ekstrem,” ujarnya.
“Ini termasuk saya datang ke Gedongan bertemu Pak Bupati Cirebon masih banyak miskin ekstrem. Pokoknya yang ekstrem-ekstrem kita habiskan lah,” sambungnya.
Pesantren, lanjutnya, memiliki peran strategis sebagai simpul pemberdayaan ekonomi umat dan pusat transformasi sosial.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas pesantren dalam bidang ekonomi, keterampilan, dan pendampingan sosial akan menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama. Ia adalah motor perubahan. Kita akan dorong pesantren sebagai lokomotif pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.
