BERITAIND.COM, JAKARTA – I.League selaku operator kompetisi sepak bola profesional di Indonesia mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan standar tata kelola sepak bola nasional.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sekaligus RUPS Luar Biasa (LB) di Jakarta, Senin (24/8/26), memutuskan pemisahan pengelolaan dua kompetisi sepak bola di Indonesia.
PT Liga Indonesia Baru (LIB/I.League) mengelola liga utama dan PT Liga Utama Indonesia (PT LUI) mengelola Championship dan EPA Championship.
RUPS memutuskan saham PT LIB dimiliki 99 persen oleh 18 klub dan 1 persen oleh PSSI, sementara saham PT LUI dimiliki oleh PT LIB sebesar 50 persen, sisanya dibagi rata ke 20 klub Championship.
“Ini RUPS tahunan ya. Ada RUPS tahunan PT Liga Utama Indonesia membahas prosesi dari kegiatan corporate untuk tahun 2025 sampai ke semester ini. Kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB karena adanya perubahan kepemilikan saham PT Liga Utama Indonesia,” kata General Manajer I.League, Budiman Dalimunthe di Hotel Grand Sheraton, Jakarta, Senin (24/8/26).
Budiman menjelaskan RUPS LB juga disetujui beberapa agenda di antaranya perubahan susunan komisaris dengan menambahkan komisaris independen Amir Burhanuddin ya, mewakili klub dia dari Deltras.
Sebelumnya Sadikin Aksa mewakili pemilik saham PT Liga Indonesia Baru.
“Direksinya masih sama, Direktur Utama Ferry Paulus dan direkturnya Asep Saputra. RUPSLB juga menyetujui agend kegiatan, jumlah pertandingan, kegiatan lainnya dan juga aspek bisnisnya,” katanya.
Budiman menuturkan, lahirnya PT LUI merupakan realisasi dari wacana memisahkan operator dua kompetisi berbeda yang mulai dicanangkan sejak Maret 2023.
Dalam Sarasehan PSSI di Surabaya, muncul wacana untuk mengemas Liga 2 (kini Championship) secara independen oleh operator berbeda.
“Nah tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri, lebih mandiri entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ini lahir dari kongres yang 2023,” kata Budiman.
Klub Wajib Patuhi Regulasi
Budiman juga menjelaskan RUPS Tahunan I.League memberlakukan sanksi pemotongan satu poin bagi seluruh klub yang gagal memenuhi regulasi lisensi profesional bentukan PSSI dan AFC.
“Aturan ketat ini mengacu pada lima kriteria vital yang wajib dipenuhi setiap kontestan, mencakup aspek pembinaan (sporting), infrastruktur, personalia dan administrasi, hukum, hingga financial. Sanksi administrasi berupa memulai musim dengan perolehan minus satu poin akan langsung dijatuhkan kepada tim yang mengabaikan regulasi tersebut,” ujarnya.
Menurutnya klub wajib memenuhi regulasi dan akan memberikan hukuman disiplin yakni memulai kompetisi dengan pengurangan satu poin.
“Sebelumnya memang sudah disampaikan bahwa ada beberapa klub yang sekarang harus mengikuti regulasi baru. Kalau tidak memenuhi lima aspek club licensing, akan ada pengurangan poin,” ujarnya.
Pernyataannya ini sekaligus meluruskan penyebab berkurangnya poin Persipura Jayapura.
Dia memastikan Persipura terkena pemotongan poin akibat vonis Komisi Disiplin saat laga play off promosi ke Super League melawan Adhyaksa FC, bukan karena masalah kelayakan stadion.
“Persipura, kalau tidak salah, bukan karena stadionnya tidak memadai, tetapi karena hukuman pada saat pertandingan play off melawan Adhyaksa. Mereka terkena hukuman dari Komdis. Koreksi saya kalau salah. Jadi, Persipura bukan minus satu karena masalah home base. Pada putaran pertama mereka tidak boleh menjadi tuan rumah,” tegasnya.
Dia juga membeberkan kondisi berbeda justru dialami PSBS Biak.
Klub asal Papua tersebut terbukti melanggar ketentuan infrastruktur usai gagal menyediakan markas mandiri selama mengarungi kompetisi Super League musim sebelumnya.
“Tentunya berbeda dengan PSBS Biak. Mereka berasal dari Super League dan memang musim lalu tidak bertanding di kandang sendiri. Kalau tidak salah, PSBS itu sudah minus empat. Ada beberapa dari lima aspek yang tidak terpenuhi. Tapi bisa saja ada tambahan atau klub lain yang mengalami hal serupa.”
Meski menerapkan regulasi ketat, pihak penyelenggara masih membuka ruang perbaikan.
Manajemen liga memberikan tenggat waktu bagi klub-klub yang masih menunggak persyaratan, terutama menyangkut kesiapan dana operasional serta jaminan modal dasar.
“Klub licensing diberikan batas waktu tertentu. Mereka masih diberi kesempatan untuk memenuhi persyaratan. Yang utama adalah aspek finansial. Klub harus memiliki kondisi keuangan yang memadai. Di antaranya, mereka harus menyetor modal untuk deposit dan sebagainya. Kalau itu tidak terpenuhi, ada potensi minus satu,” kata Budiman.
