SIMALUNGUN – Direktur PTPN IV dan Manager Kebun Bah Butong disomasi Aliansi Rakyat Sidamanik Bersatu (ARSIB) dan Gerakan Masyarakat Peduli Alam (GEMPAL) terkait konversi tanaman teh menjadi kelapa sawit.
Ketua ARSIB, Enda Sitanggang didampingi Korwil GEMPAL, Roy Milan kepada wartawan, Senin (10/10/22) mengatakan, somasi sudah dilayangkan pada 23 September 2022 lalu.
Edi mengatakan, atas nama masyarakat Sidamanik sangat keberatan dilakukan konversi tanaman teh ke kelapa sawit di kebun Bah Butong.
Menurutnya, itu akan mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat Sidamanik yang sewaktu–waktu dilanda bencana alam banjir besar.
“Konversi teh ke kelapa sawit di kebun Bah Butong, Kecamatan Sidamanik, sudah mendapat penolakan dari DPRD Sumatera Utara sesuai hasil RDP dengan masyarakat Sidamanik agar dihentikan sebelum memenuhi semua ketentuan dan memiliki izin dan kajian ilmiah. Namun, hingga saat ini terus berjalan sehingga masyarakat resah,” ujar Edi.
Dia menambahkan, konversi teh ke kelapa sawit juga mendapat penolakan dari pemerintah daerah Kabupaten Simalungun yakni Bupati Simalungun maupun DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup setempat.
Korwkl Gempal Roy Milan menambahkan, dampak konversi teh ke kelapa sawit di kebun Bah Butong bakal menimbulkan bencana banjir dan rusaknya lahan pertanian serta infrastruktur jalan di Sidamanik seperti yang terjadi di Kecamatan Panei.
Setelah tanaman teh dikonversi menjadi tanaman kelapa sawit di Kebun Marjandi yang membuat rakyat menderita.
“Rakyat pasti menderita karena lingkungan rusak akibat konversi teh ke kelapa sawit di kebun Bah Butong , Kecamatan Sidamanik,” sebut Roy.
Menurut Edi dan Roy, jika somasi yang dilayangkan tidak ditanggapi ARSIB dan GEMPAL segera melakukan gugatan secara hukum atas tindakan PTPN IV yang melakukan konversi di kebuh Bah Butong tanpa izin pemerintah daerah.
Selain itu, ribuan massa dari Kecamatan Sidamanik dengan menempuh jalan darat akan melakukan unjuk rasa di depan istana presiden, Jakarta.
Tujuannya, meminta Presiden Jokowi memberikan perhatian kepada masyarakat Kecamataan Sidamanik yang terancam kehidupannya akibat kesewenangan PTPN IV. (ricky fh)
