Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Negara Harus Penuhi Hak Korban dan Keluarga

by Slyika

MENYAMPAIKAN belasungkawa kemanusiaan yang mendalam atas peristiwa kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten yang menewaskan 41 orang dan melukai puluhan warga binaan pemasyarakatan.

Peristiwa ini bukan kejadian kebakaran biasa, tapi juga masalah hak asasi manusia (HAM). Peristiwa ini kembali memperlihatkan wajah asli penjara di Indonesia yang sarat berbagai pelanggaran HAM yang harus segera diatasi.

Merupakan realitas bahwa para tahanan dan warga binaan sering ditempatkan dalam Rutan dan Lapas yang berjubel dan tidak ramah kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa mereka.

Negara/pemerintah harus hadir memenuhi hak setiap tahanan dan warga binaan untuk diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Sehingga Rutan dan Lapas harus menyediakan tata ruang, penerangan, udara, dan ventilasi yang memadai.

Negara/pemrintah harus memastikan bahwa tragedi kemanusiaan seperti ini tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Kapasitas penjara yang terbatas dengan jumlah penghuni yang berlebihan adalah buhul persoalan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Beberapa ikhtiar politik hukum yang dapat segera diambil negara/pemerintah dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mengubah orientasi politik kebijakan dalam menangani kejahatan yang berkategori ringan, termasuk yang terkait pengguna narkotika. Mereka dapat dibebaskan dengan program rehabilitasi. Termasuk mereka yang ditahan karena mengekspresikan pendapatnya secara damai atau atas dasar pasal-pasal karet dalam UU ITE, terlebih lagi dalam situasi di mana ada over kapasitas lapas yang membahayakan kesehatan dan bahkan nyawa tahanan dan warga binaan, terutama di masa pandemi seperti saat ini.

Negara/pemerintah harus bertanggungjawab terkait insiden kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang. Terlebih peristiwa itu menewaskan 41 orang narapidana.

Negara/pemerintah memastikan semua hak-hak korban dan keluarga korban terpenuhi, dan warga binaan lain yang memerukan perawatan segera dirawat sebagaimana mestinya.

Negara/pemerintah segera mengusut secara tuntas penyebab kebakaran tersebut. Negara/pemerintah harus mengarusutamakan dengan memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban dalam kasus kebakaran tersebut.

Maneger Nasution

Wakil Ketua LPSK RI

0 comment
2

Related Post

Leave a Comment