JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Nasim Khan, meminta pemerintah memberikan perlindungan nyata dan pembinaan bagi pelaku usaha warung Madura.
Warung Madura dinilai sebagai simbol kekuatan ekonomi kerakyatan yang memiliki etos kerja tinggi dan mampu bertahan di tengah persaingan ritel modern.
“Saya mendukung keberadaan warung Madura sebagai simbol pergerakan ekonomi rakyat,” ujar Nasim Khan, Rabu (11/2/26).
“Jika pemerintah memfasilitasi mulai dari legalitas usaha, OSS, hingga pembinaan, saya yakin mereka bisa setara atau bahkan melampaui model ritel modern. Warung Madura bisa jadi Madura Mart,” lanjutnya.
Nasim menyoroti operasional 24 jam yang menjadi ciri khas warung Madura sebagai refleksi filosofi perjuangan dan kemandirian.
Menurutnya, model usaha yang menjamur sejak era 1990-an ini telah menjadi tren nasional yang membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat secara fleksibel.
Namun, ia mencatat adanya keterbatasan modal pada sebagian besar pelaku usaha ini, yang rata-rata berkisar antara Rp30 juta hingga Rp50 juta.
Dukungan pemerintah dinilai krusial untuk memperkuat struktur modal dan aspek legalitas mereka.
Selain aspek ekonomi, Nasim menekankan dua poin penting yang harus diintervensi oleh negara.
Pertama memperkuat peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan standar kualitas produk di tingkat UMKM tetap terjaga secara adil.
Kedua menginstruksikan pemerintah daerah dan aparat kepolisian memberikan perhatian khusus terhadap risiko kriminalitas, mengingat jam operasional warung yang mencapai 24 jam.
“Negara harus hadir. Tanpa kehadiran negara, yang terancam bukan hanya usaha rakyat, tetapi juga keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial,” tegasnya.
Legislator asal Situbondo ini berpesan agar para pemilik warung Madura di seluruh Indonesia terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan pelanggan.
Ia optimis dengan dukungan konkret pemerintah, UMKM ini akan tetap relevan sebagai tulang punggung ekonomi nasional di masa depan.
