Seorang pekerja kesehatan profesional, Dokter Sunardi di Sukoharjo Jawa Tengah, tewas ditangan Densus 88 saat penangkapan (Rabu, 9 Maret 2022), klaim pihak polisi bahwa itu dilakukan sesuai prosedur sebagai tindakan tegas dan terukur dilapangan.
Dari kasus ini, paling tidak ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian banyak pihak :
Pertama, Ini kasus menambah panjang daftar Terduga Teroris yang tewas saat penangkapan, dan masuk katagori Ekstra Judicial Killing. Dalam 10 tahun terakhir lebih dari 150 orang tewas di tangan Densus 88 dengan katagori Ekstra Judicial Killing.
Kedua, Amanat UU, tangkap lumpuhkan dan bawa ke meja hijau Peradilan. Biarkan Pengadilan yang memutuskan hukuman terbaik atas setiap tindak pidana seseorang. Kalau baru terduga tapi sudah tewas, bagaimana konsistensi terhadap Criminal Justice System?
Ketiga, Kasus yang berulang seperti ini mengisyaratkan ada persoalan pada kredibilitas, profesionalitas dan kontrol atas aparat dilapangan.
Saya sepakat usulan setiap anggota Densus saat operasi penindakan dilengkapi kamera melekat di setiap personelnya. Agar setiap langkah dan tindakan yang dinyatakan tegas dan terukur itu bisa di pertanggung-jawabkan secara hukum dan moral. Dan secara internal atau oleh tim pengawas bisa dilakukan evaluasi demi perbaikan ke depannya.
Keempat, Jangan lupa, tindakan kekerasan oleh aparat kepada para Terduga Teroris berpotensi menjadi triger dikemudian hari dengan lahirnya aksi-aksi kekerasan dengan target aparat Kepolisian karena sebab dendam. Terorisme harus di berantas, tapi tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar setiap manusia.
Kelima, Amanah UU Terorisme (Pasal 43J ayat 1&2) harus segera dilaksanakan oleh DPR, yaitu tim pengawas harus di bentuk. Fungsi untuk kontrol terhadap semua institusi yang terlibat dalam proyek kontra terorisme. Dengan harapan aparat pada saat Law Enforcement bisa proporsional dan On The Track sesuai norma hukum, norma agama, dan menjamin hak-hak prinsip setiap warga negara. Demikian juga, bisa menghindari semaksimal mungkin terjadinya Abuse of Power dan over eksesif oleh aparat di lapangan.
Keenam, Soal klaim sepihak dari sumber resmi Polisi bahwa pada saat penangkapan terjadi perlawanan dari Terduga Teroris, menjadi nihil pembanding dan sulit di buktikan kebenarannya. Kecuali yang tewas di hidupkan lagi dan diberi kesempatan memberikan kesaksian apakah benar klaim dari pihak aparat tersebut. Atau ada saksi diluar aparat yang menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut di TKP, dan ini juga tidak mudah untuk menghadirkan.
Belajar dari kasus Siyono (Klaten Jawa Tengah) dan “Siyono Siyono” lainnya; Keluarga terduga yang tewas ketika menuntut keadilan seringkali menemui jalan buntu.
Kita kawatir publik akan menilai seolah label “teroris” atau “terduga teroris” atau “terkait terorisme” adalah “sertifikat halal” bagi aparat untuk memperlakukan seseorang dengan tindakan apapun, dan ini jika terjadi maka sangat memprihatinkan.
Harits Abu Ulya
(Direktur CIIA & Pengamat Terorisme)
