Perdebatan mengenai kemungkinan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, selalu memunculkan respons beragam.
Sebagian masyarakat mengingatnya sebagai pemimpin yang menghadirkan stabilitas dan pembangunan jangka panjang.
Sementara sebagian lain menyoroti praktik politik dan kebijakan ekonomi diakhir masa pemerintahannya.
Namun, diskusi publik mengenai tokoh sejarah seharusnya tidak berhenti pada kesan dan narasi yang terpotong, melainkan perlu kembali pada penilaian yang objektif, terukur, dan berlandaskan ketentuan konstitusional.
Secara hukum, penetapan gelar Pahlawan Nasional diatur oleh UU No. 20 Tahun 2009 dan melalui evaluasi Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Kriteria utamanya bukan sekadar “disukai atau tidak disukai publik,” melainkan kontribusi monumental dan pengabdian luar biasa bagi bangsa dan negara.
Karena itu, untuk menjawab secara adil apakah Soeharto layak diberi gelar pahlawan, kita perlu melihat rekam pengabdian dan dampaknya bagi kehidupan bernegara, bukan sekadar dinamika politik pada masa tertentu.
Menyelamatkan Negara dari Krisis Nasional (1965–1967)
Indonesia pada 1965 bukanlah negara yang stabil. Inflasi mencapai lebih dari 600 persen, produksi pangan anjlok, dan konflik ideologis mengancam keutuhan NKRI.
Dalam situasi seperti itu, Soeharto memainkan peran penting dalam menormalisasi keadaan negara dan menghindarkan Indonesia dari kemungkinan perang saudara atau bahkan pecahnya negara.
Tugas berat ini bukan sekadar administratif, tetapi kontribusi strategis yang menentukan kelangsungan Republik Indonesia.
Dalam perspektif sejarah, tindakan penyelamatan negara merupakan titik krusial yang menjadi salah satu landasan utama pemberian gelar pahlawan.
Banyak negara didunia menilai tokoh penyelamat negara dari ancaman kejatuhan sebagai pahlawan, meskipun periode kepemimpinan mereka memiliki sisi gelap maupun kontroversi.
Modernisasi Pembangunan dan Transformasi Sosial-Ekonomi
Periode pemerintahan Soeharto membawa Indonesia memasuki era pembangunan jangka panjang yang terstruktur dan berorientasi hasil. Beberapa capaian penting yang dapat diukur secara langsung antara lain:
1. Swasembada Pangan.
Pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada beras dan menerima penghargaan resmi dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia). Program intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, dan penyuluhan pertanian menjadi tonggak keberhasilan ini. Capaian ini tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga kedaulatan bangsa.
2. Pembangunan Infrastruktur yang Menopang Generasi Setelahnya.
Jalan nasional, bendungan, jaringan listrik pedesaan, hingga pelabuhan dan kawasan industri besar dibangun pada era ini. Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi Indonesia hingga sekarang.
3. Pendidikan dan Kesehatan untuk Semua.
Program Wajib Belajar, pembangunan Puskesmas, serta gerakan Keluarga Berencana (KB) menunjukkan keberpihakan pada pembangunan manusia.
Dampaknya terlihat dalam penurunan angka kemiskinan, peningkatan harapan hidup, serta pemerataan akses layanan dasar.
Berbagai keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari perencanaan jangka panjang yang konsisten, sesuatu yang tidak mudah dicapai dalam konteks Negara baru merdeka dan masih membangun fondasi ekonomi.
Menempatkan Kritik dalam Ruang yang Proporsional
Tidak ada tokoh sejarah yang bebas dari kritik. Soeharto pun tidak. Namun, wajar untuk membedakan kebijakan strategis negara dengan kekeliruan administratif dan penyimpangan politik pada fase akhir pemerintahannya.
Banyak tokoh dunia yang dihormati sebagai pahlawan, seperti Nelson Mandela dari Afrika Selatan, Jawaharal Nehru dari India dan Lee Kuan Yew dari Singapura, memiliki kebijakan keras yang kontroversial, namun tetap diakui kontribusinya dalam membangun fondasi negaranya.
Dalam ilmu sejarah, penilaian tokoh dilakukan dengan melihat dampak total dan kontribusi terbesar, bukan hanya melalui satu babak hidupnya.
Dengan kata lain, kritik dan penghargaan dapat hidup berdampingan, tanpa harus saling meniadakan.
Mengapa Soeharto Layak Dipertimbangkan Sebagai Pahlawan Nasional?
Jika merujuk pada kriteria resmi negara, beberapa poin terpenuhi secara kuat:
1. Kriteria Pahlawan Nasional Relevansi dengan Soeharto.
2. Membela dan mempertahankan NKRI Stabilitas negara pasca 1965.
3. Pengabdian sepanjang hidup karier militer plus pemerintahan lebih dari 50 tahun.
Memberikan dampak besar bagi rakyat seperti swasembada pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, memiliki nilai keteladanan dalam peran strategis.
Keputusan-keputusan nasional berskala fundamental, mewariskan perubahan struktural jangka panjang Pembangunan nasional yang masih dirasakan hingga kini.
Dengan melihat rekam jejak demikian, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukanlah upaya romantisasi sejarah, melainkan upaya menyusun narasi sejarah yang lengkap dan proporsional.
Saatnya Menilai dengan Pikiran Jernih
Sejarah bukan soal siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang benar-benar meninggalkan jejak perubahan besar bagi bangsa dan Negara.
Mengenang Soeharto sebagai tokoh dengan jasa strategis tidak berarti menutup mata dari kekurangan dan kritik.
Sebaliknya, pengakuan sejarah adalah bentuk kedewasaan bangsa dalam menghargai perjalanan panjangnya sendiri.
Setelah lebih dari dua dekade Reformasi, mungkin sudah saatnya kita melihat sosok Soeharto dengan keseimbangan pandang menghargai jasanya, mencatat kesalahannya, dan menilai keduanya dengan keadilan sejarah.
Dengan dasar tersebut, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto layak untuk dipertimbangkan secara serius dan objektif oleh negara dan masyarakat Indonesia.
Dr Ir H Narmodo MAg,
Akademisi dan Pengamat Nasional Kebijakan Publik
Redaktur: Abdul Halim
